REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa hadir untuk menangani dampak wabah Covid-19 di desa. Diperkirakan penyalurannya akan berakhir ketika wabah dan dampak dari pandemi itu telah berhenti.

"Jadi, BLT ini hanya kebijakan sesaat saja, sepanjang ada Covid-19. Tapi nanti ketika Covid-19 sudah tidak ada, BLT juga tidak ada," kata Mendes dalam Rapat Kerja Komisi V dengan Kemendes PDTT terkait Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan RKP 2021 Kemendes PDTT di DPR RI di Jakarta, Kamis (25/6).

Ia mengatakan dalam penyaluran BLT Dana Desa, Kemendes PDTT sejak awal telah mengantisipasi berbagai hal. Termasuk dengan indikator apakah seseorang berhak atau tidak berhak mendapat BLT Dana Desa.

"Pertama terjadi perdebatan dengan 14 indikator yang sangat tidak masuk akal dan itu sempat menjadi polemik karena dikira itulah yang menjadi keputusan Kemendes. Padahal, kementerian telah menyederhanakan berbagai macam indikator," ucapnya.