REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta segera dilakukan pemutakhiran data Terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara nasional. Ma'ruf mengarahkan agar pemutakhiran DTKS menggunakan metode verifikasi lapangan secara nasional, seperti yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada 2015, antara lain melalui forum konsultasi publik (FKP) di tingkat desa maupun kelurahan.
Ia menerangkan, verifikasi ini akan membutuhkan data awal yang berasal dari DTKS yang ada dan telah terkumpul dari berbagai daerah. "(juga) Perlu segera dibangun mekanisme pendaftaran mandiri untuk melengkapi pemutakhiran tingkat nasional, sekaligus menjadi alat pemutakhiran dinamis dengan mekanisme ini," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (25/6).
Ma'ruf menjelaskan, dengan mekanisme pendaftaran mandiri maka orang yang membutuhkan bantuan sosial dapat terdaftar walau dia belum terdaftar. Caranya, pendaftar bisa datang langsung atau melalui aplikasi, dan melalui proses verifikasi untuk bisa masuk ke dalam basis data.
"Saya ingin Menko PMK dan Kepala Bappenas melakukan kajian tentang hal ini dan bisa dilakukan lebih cepat," kata Ma'ruf.
Ma'ruf menjelaskan data perlindungan sosial merupakan data yang sangat berharga bagi suatu negara. Karena itu, ia menilai perlunya tata kelola dan pengawasan data perlindungan sosial. Ia pun meminta agar tim kelompok kerja (Pokja) data memastikan pengelolaan dan keakuratan DTKS tersebut.
"Tim inilah yang bertugas memastikan kebijakan pengelolaan dan keakuratan DTKS sebelum DTKS ditandatangani oleh Mensos. Karena itu, saya minta Menko PMK dan para menteri untuk memikirkannya," ungkapnya.
Ma'ruf juga mengingatkan, dalam hal pemutakhiran data, pendaftaran mandiri, maupun dalam penyaluran bantuan sosial itu sendiri, tidak terlepas dari teknologi informasi, dan teknologi informasi tidak terlepas dari ketersediaan jaringan internet.
"Saya ingin menyampaikan bahwa tersedianya jaringan internet secara bertahap keseluruh pelosok tanah air perlu didukung," ujarnya.
Wapres hari ini memimpin rapat membahas Konsolidasi Data Kemiskinan di Kantor Wapres Jl. Merdeka Utara Jakarta, Kamis (25/6). Rapat dihadiri sejumlah menteri yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Kepala BPS Suhariyanto, serta Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Tubagus Achmad Choesni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika