REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –  Suasana di Timur Tengah semakin memanas, seiring dengan rencana Israel akan menganeksasi atau mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat Palestina.  

Rencana ini disebut akan dilaksanakan 1 Juli mendatang. Adapun daerah yang diinginkan adalah Lembah Jordan serta wilayah yang berdiri permukiman ilegal di sekitar kota Yerikho.  

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaid,i mengatakan sikap Israel ini sudah tidak bisa dibiarkan. Organisasi dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  harus menindak tegas dan menggagalkan rencana tersebut.  

"PBB harus menekan Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB agar segera Israel di keluarkan dari kenggotaan PBB atas genosida yang dilakukan sejak tahun 1948," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (28/6). 

Sikap arogan Israel terhadap bangsa Palestina disebut sebagai akibat dari standard ganda Amerika Serikat dalam menyelesaikan konflik Arab dan Israel. Amerika disebut selalu berad di belakang negara zionis meski pelanggaran demi pelanggaran dilakukan.  

Kiai Muhyiddin menyebut derita yang dirasakan masyarakat Palestina seakan tanpa akhir disaksikan langsung dunia internasional.  

Dia juga menegaskan, saat ini bukan lagi saatnya bagi PBB untuk mengutuk atau mengecam tindakan Israel hanya dengan kata-kata.  

"Kepada semua bangsa cinta damai di dunia, terutama Liga Arab, Gerakan Non-Blok (GNB), serta Lembaga dunia lainnya, agar bertindak tegas menyelamatkan Palestina," lanjutnya.  

Hubungan diplomatik dan dagang dengan Israel sudah seharusnya dicabut atau diputus. Tindakan ini segera dilakukan sebagai langkah tegas mengucilkan negara tersebut dari dunia internasional.  

Khusus kepada negara Liga arab, Kiai Muhyiddin meminta agar segera beraksi. Pelanggaran yang dilakukan Israel selama ini sudah di luar batas kemanusiaan. "Indonesia harus tampil di garda terdepan untuk menyelamatkan Palestina, khususnya Al Aqsa," kata dia.  

Mantan Ketua MUI Bidang Hubungan Internasional ini menyebut Indonesia juga harus melakukan tindakan tegas. Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020, Indonesia bisa melakukan segala upaya untuk mengucilkan Israel. Termasuk melakukan lobi intensif dengan semua negara anggota PBB.  

Diberitakan sebelumnya, Israel telah merencanakan tindakan aneksasi ini sejak lama. Namun, sebelumnya Israel masih menimbang-nimbang dampak yang akan terjadi jika rencana itu tetap berjalan.  

Terbaru, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memutuskan akan tetap melanjutkan rencana tersebut. Alasannya, dia ingin menunaikan janji kampanye pemilu putaran ketiga yang lalu.  

Tidak sedikit pihak yang menentang gagasan itu. Presiden Palestina, Mahmud Abbas, jauh-jauh hari menyatakan memutuskan seluruh perjanjian dengan Israel karena rencana tersebut. Dia juga menolak melakukan perundingan atau pembicaraan apapun dengan Israel.   

Ikuti Whatsapp Channel Republika