REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Bertepatan dengan peringatan Harganas, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menargetkan pelayanan KB serentak untuk satu juta akseptor secara gratis. Menurut Kepala BKKBN Jabar, Kusmana, dari jumlah tersebut Jabar mendapatkan alokasi terbanyak, yaitu 454.226 akseptor.
Kusmana optimistis, target tersebut bisa terpenuhi. Meski tidak bisa dilakukan secara massal karena pandemi Covid-19, pihaknya menyiasati dengan seluruh petugas hingga jejaring masyarakat secara door to door.
"Pelayanan sejuta akseptor dengan gratis se-Jabar yang dikoordinir nanti oleh para bupati/ wali kota dan kepala dinas, kami akan menggerakkan para pengelola KB, penyuluh KB, tenaga penggerak desa, Kader KB, tenaga Motekar, semua kita bergerak memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat," ujar Kusmana, Senin petang (29/6).
Kusmana mengatakan, selama pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang tidak bisa mengkases pelayanan KB, terutama di fasilitas kesehatan yang terbatas karena tenaga medisnya fokus menangani COVID-19.
Kusmana menjelaskan, dari target 454.226 akseptor, 384.932 atau sekitar 85 persen di antaranya merupakan pil dan kondom. Dua jenis kontrasepsi itu jelas membutuhkan mobilisasi petugas besar-besaran. Sementara di luar itu, BKKBN Jabar menargetkan bisa melayani 12.029 akseptor IUD atau implan dan 57.265 akseptor suntik.
"Dengan demikian, total pelayanan serentak bisa mencapai target 454.226 yang sebelumnya sudah disepakati antara Perwakilan BKKBN Jawa Barat dan organisasi perangkat daerah (OPD) KB Kabupaten dan Kota di Jawa Barat," katanya.
Menurut Kusmana, dari 454.226 akseptor yang menjadi target Jabar, Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan beban paling besar. Karena, menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk paling gemuk di Indonesia ini ditargetkan mampu memberikan pelayanan kepada 52.279 peserta KB.
Sedangkan daerah lain dengan target di atas 30 ribu akseptor, kata dia, meliputi Kabupaten Bekasi (43.321 akseptor), Kabupaten Cianjur (31.226 akseptor), dan Kabupaten Karawang (30.935 akseptor).
Sebaliknya, kata dia, daerah dengan target paling sedikit adalah Kota Banjar (1.228 akseptor), Kota Sukabumi (1.723 akseptor). Dari 27 daerah di Jabar, dua daerah ini yang mendapat target kurang dari 2.000 akseptor.
“Penetapan target ini didasarkan pada perkiraan permintaan masyarakat (PPM) yang sudah ditetapkan pada saat rapat kerja daerah beberapa waktu lalu. Daerah dengan pasangan usia subur banyak tentu mendapat target banyak juga. Secara keseluruhan, Jawa Barat memiliki 9 juta pasangan usia subur,” papar Kusmana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika