Selasa 07 Jul 2020 15:09 WIB

Kalung Antivirus Corona, Legislator: Jangan Sampai Blunder

Jika tanpa kajian yang komprehensif, maka produksi kalung anticorona ini menjadi blun

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Agus Yulianto
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani.
Foto: Foto: Istimewa
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani merespons wacana Kementerian Pertanian (Kementan) yang bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk memproduksi massal kalung antivirus corona. Dia mengatakan, agar pemerintah berhati-hati mengingat masih diperlukannya serangkaian pengujian yang berlandaskan pada norma saintifik dengan parameter yang terukur sebelum kemudian maju pada fase industrialisasi hasil penelitian.

"Jika tanpa kajian yang komprehensif, maka produksi kalung anticorona ini menjadi blunder pemerintah yang berpotensi pada kerugian negara. Juga berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk diperjualbelikan kepada masyarakat. Janganlah seperti mencari kesempatan dalam kesempitan," kata Netty dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Senin (6/7).

Dia menjelaskan, Kementan sesuai tupoksinya bisa saja membuat inovasi produk penanganan Covid-19. Namun kendati demikian, Kementan tidak berarti langsung  memproduksinya secara massal. 

Kalung ini, kata Netty, tak ubahnya aromaterapi yang biasa dipakai masyarakat sejak dulu, tak usah dilebih-lebihkan. Inovasi kalung minyak kayu putih ini diketahui baru pada uji tanggap dari penderita flu dan pilek.  

"Penuhi dulu serangkaian pengujian berlandaskan norma saintifik dengan parameter yang terukur baik dari kementerian Kesehatan maupun BPOM. Setelah itu baru maju pada fase industrialisasi hasil penelitian," ujarnya.

Netty mengingatkan kembali bahwa dengan restrukturisasi APBN  yang sangat besar, seharusnya setiap kementerian dan lembaga fokus pada penanganan Covid-19 di satuan kerja masing-masing. Kementerian juga diharapkan bisa menggunakan anggaran yang ada dengan hati-hati. 

"Alokasi anggaran penanganan Covid-19 menjadi sebesar Rp 905,1 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya Rp 677 triliun. Ini angka yang sangat besar. Jangan main-main," tegasnya.

Terkait perkembangan vaksin, beberapa negara masih pada tahap pengujian lebih lanjut. Indonesia menugaskan kepada dua BUMN, Bio Farma dan Kimia Farma, untuk melakukan percepatan temuan vaksin covid-19 dengan dibantu Lembaga riset Eijkman. 

"Sampai hari ini obat atau vaksin yang dapat mengakhiri ‘perang’ kita melawan Covid-19 belum ditemukan. Pemerintah masih  harus berikhtiar sungguh-sungguh dengan pelbagai cara," ungkapnya. 

"Fokuslah pada hal urgen dalam penanganan Covid-19 seperti produksi PCR test, reagen, dan sejenisnya. Termasuk fokus pada industrialisasi alat kesehatan hasil inovasi yang sudah terbukti dan dibutuhkan oleh masyarakat, seperti ventilator murah anak bangsa dan inovasi lainnya," imbuhnya. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement