REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Selamat Ginting/Wartawan Senior Republika
Bagi penguasa baru, pejabat Presiden Jenderal TNI Soeharto, Partai Komunis China (PKC) dituding terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI). Tanpa ampun, sang jenderal memutuskan hubungan diplomatik dengan Rrepublik Rakyat China (RRC) pada 30 Oktober 1967.
Namun Presiden Soeharto pula yang kembali membuka hubungan tersebut. Menunggu 22 tahun. Diawali pada 24 Februari 1989, Presiden Soeharto bertemu Menteri Luar Negeri Tiongkok Qian Qichen, dalam upacara pemakaman Kaisar Hirohito di Tokyo. Dilanjutkan pertemuan Menlu Ali Alatas dan Qian Qichen pada 4 Oktober 1989 di Tokyo.
Hasilnya, pada 3 Juli 1990, Alatas dan Qichen menandatangani Komunike Bersama The Resumption of The Diplomatic between The Two Countries di Beijing. Perdana Menteri Li Peng berkunjung ke Indonesia, menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman pemulihan hubungan diplomatik kedua negara pada 8 Agustus 1990.
Lagi-lagi, pembukaan hubungan diplomatik itu sangat menguntungkan China. Saat itu, negeri Tirai Bambu dikecam dunia akibat peristiwa Tiananmen. Presiden Soeharto melakukan kunjungan balasan pada 14-18 November 1990. Sekaligus menyaksikan penandatanganan pembentukan komisi kerja sama bidang ekonomi, perdagangan, dan teknik.
Saat Presiden BJ Habibie berkuasa. Terdapat kesepakatan mengenai bantuan hibah terkait kerja sama ekonomi dan teknik antara Indonesia-China. Relasi kedua negara dilanjutkan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ia menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Atribut dan simbol bernuansa Tiongkok bermunculan bagai jamur di musim penghujan.
Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan China sebagai tujuan pertama lawatannya ke luar negeri setelah dilantik sebagai presiden. China memberi bantuan keuangan serta fasilitas kredit termasuk kerja sama keuangan, pariwisata, dan imbal beli di bidang energi.
Megawati Soekarnoputri dilantik menjadi presiden menggantikan Gus Dur yang dilengserkan MPR pada 2002. Mega menggunakan 'diplomasi dansa' membentuk forum energi sebagai payung investasi Tiongkok di Indonesia. Dilanjutkan lagi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sejak itu hubungan politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya kedua negara terus meningkat.
Ketergantungan
Era Presiden Joko Widodo hubungan Indonesia dengan China semakin mesra. Jokowi menunjukkan keakrabannya dengan Presiden Xi Jinping. Kerja sama ekonomi kedua negara meningkat signifikan. Investasi dan pinjaman dari China terus mengalami peningkatan. Keberhasilan Jokowi antara lain membangun infrastruktur jalan tol.
Banyak pihak mengkhawatirkan ekspansi ekonomi China bisa membuat negara lain terjerat utang. Di awal pemerintahan pertama Jokowi, nilai perdagangan China-Indonesia melejit menjadi 48,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Padahal era SBY pada 2005 hanya mencapai 8,7 miliar dolar Amerika.
Di masa pemerintahan Jokowi, China menggantikan Jepang sebagai mitra dagang terbesar Indonesia. Jokowi membuka lebar investasi bagi China. Ada potensi menjadi ketergantungan bagi Indonesia dan akan menjadi bumerang bagi Jokowi suatu saat. “Ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok bisa menjadi bumerang bagi Jokowi. Apalagi Indonesia punya sejarah kelam anti China usai peritiwa G30S PKI,” ujar Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional (Unas), Prof Maswadi Rauf.
Era Presiden Sukarno relasinya terkait kesamaan ideologi komunis, antara PKI dengan PKC. Kini hubungannya karena ketergantungan ekonomi, terkait utang dagang Indonesia terhadap China. “Kalau ideologi berangsur-angsur bisa hilang, bersamaan dengan hilangnya orang-orang berpaham komunis di Indonesia. Namun, ketergantungan ekonomi, bisa menjerat penguasaan asset dan infrastruktur lainnya seperti yang terjadi di sejumlah negara,” ungkap Maswadi.
Belum lagi kekhawatiran sejumlah pihak. Kebangkitan ekonomi China dan arus modalnya tidak memberikan manfaat signifikan terhadap kemajuan ekonomi Indonesia. Malah sebaliknya, bisa mengakibatkan kemunduran. Misalnya, ekspor Indonesia ke China kalah jauh dibandingkan jumlah barang impor negeri Tirai Bambu yang masuk ke pasar lokal Indonesia.
Yang terus mengemuka di media massa, proyek infrastruktur yang dibangun dengan pinjaman modal dari China, memunculkan kekhawatiran baru. Perusahaan China sekaligus memboyong tenaga kerjanya dari hulu sampai hilir ke Indonesia. “Buat apa kalau seperti ini, tidak ada penataan yang menguntungkan bagi pekerja Indonesia. Ini bisa menjadi bom waktu bagi pemerintah,” ujar Maswadi.
Politik Unas
Masalah-masalah politik, ideologi, dan politik luar negeri seperti diungkap dalam tulisan di atas, menjadi kajian akademik di ruang kelas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Perguruan tinggi swasta pertama di Indonesia yang memiliki jurusan sosial politik sejak berdirinya tahun 1949. Unas memiliki tradisi ilmu politik yang kuat sebagai salah satu ciri khasnya.
Ilmu politik diartikan para ahli sebagai ilmu yang mempelajari tentang kekuasaan negara, alokasi dan distribusi sumber daya, seni, ilmu pemerintahan. Sehingga ada yang mendefinisikan dengan pernyataan: “Siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana? (Harold Lasswell, ilmuwan politik Amerika Serikat).
Sebagai penyelenggara program ilmu politik tertua di Indonesia, Unas membekali para mahasiswanya dengan pemahaman dan pemikiran politik khususnya di Indonesia. Selain perbandingan di negara-negara barat dan negara berkembang lainnya. Itulah yang menjadi landasan sistem dan perilaku politik di dunia. Pemahaman ilmu politik sangat mendukung penyelesaian masalah pembangunan politik Indonesia. Termasuk membahas demokratisasi yang selaras dengan keadilan, kebebasan dan kesejahteraan rakyat.
Dalam konteks kekinian, muncul dinamika pengembangan dunia bisnis dikaitkan dengan ilmu politik. Maka, muncul istilah political marketing. Suatu strategi ilmu politik untuk menunjang pemasaran produk atau jasa. Sekaligus strategi pemasaran efektif yang dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha. Di sinilah ilmu politik menjadi sangat penting dalam pengembangan kewirausahaan dan pengembangan dunia bisnis.
Pemahaman itu berguna untuk menunjang karier sarjana ilmu politik Unas dalam bidang pendidikan dan penelitian, praktisi politik maupun pemerintahan. FISIP Unas memiliki lima program studi: ilmu politik, hubungan internasional, administrasi publik, sosiologi, dan ilmu komunikasi.
Maswadi menceritakan, ia mengajar di FISIP Unas sejak tahun 1980. Hampir semua dosen dalam departemen ilmu politik FISIP Universitas Indonesia (UI) mengajar di FISIP Unas era 1980 dan 1990-an. Dosen-dosen senior, seperti Prof Arbi Sanit, Prof Burhan D Magenda, Dr Dwi Susanto, Dr Isbodroini, Dr Julius dll. Bahkan FISIP Unas lebih tua daripada FISIP UI.
Sejumlah mahasiswa FISIP Unas hasil didikan Maswadi, kini juga sudah menjadi professor seperti dirinya. Di antaranya Prof Dr Syamsuddin Haris (dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi), Prof Dr Syarif Hidayat (LIPI), dan Prof Dr Eko Sugiyanto (dosen Unas).
Untuk rakyat kecil
Tidak cukup sampai di situ, Unas juga memiliki S2 (magister) ilmu politik pertama bagi perguruan tinggi swasta (PTS), sejak awal 1990-an. Termasuk S2 (magister) adimistrasi publik yang merupakan kelanjutan dari jurusan administrasi negara (publik) di S1 FISIP Unas. Bahkan Unas juga memiliki S3 (doktoral) ilmu politik satu-satunya bagi PTS.
“Kami telah melahirkan sekitar 60 doktor ilmu politik sejak berdiri sekitar tujuh tahun lalu. Mereka dibimbing sekitar 15 guru besar, baik sebagai dosen tetap maupun tidak tetap,” kata Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Unas, Dr TB Massa Djafar.
TB Massa menjelaskan, visi program doktor ilmu politik Unas pada 2023 menjadi yang terkemuka di tanah air. Menghasilkan ilmuwan ilmu politik yang kritis, inovatif, kompeten, dan memiliki integritas moral akademik. Dan terpenting, ikut serta dalam pembangunan nasional. “Beberapa duta besar mengambil program doctor ilmu politik Unas,” ujar TB Massa, bangga.
Minat mahasiswa untuk melanjutkan ke jenjang S2 Ilmu Politik dan S2 Ilmu Administrasi cukup tinggi. Antara lain dari tingkat kelulusannya setiap semester atau setiap tahun. “Tiap tahun, Unas mewisuda magister administrasi publik (M.AP) sekitar 60 orang,” kata dosen S2 Administrasi Publik dan Ilmu Politik Unas, Dr Sigit Rochadi. Sigit Rochadi juga alumni FISIP Unas 1980-1985.
Baik S2 Ilmu Politik dan S2 Ilmu Administrasi terakreditasi A. S2 Ilmu Politik memiliki dua konsentrasi; politik Indonesia dan ekonomi politik. Sedangkan S2 Ilmu Administrasi, konsentrasinya pada kebijakan public dan administrasi keuangan daerah. Di luar S2 Ilmu Politik dan S2 Ilmu Administrasi, ada pula S2 Ilmu Manajemen, S2 Ilmu Hukum, dan S1 Biologi.
Dekan FISIP Unas, Dr Zulkarnaen, menjelaskan, sebagai FISIP perguruan tinggi swasta (PTS) tertua di Indonesia, statusnya kini terakreditasi A. Rata-rata menerima sekitar 500 hingga 600 mahasiswa yang dibagi dalam lima program studi, yaitu ilmu politik, hubungan internasional, administrasi publik, komunikasi, dan sosiologi. “Umumnya terlibat aktif sebagai mahasiswa himpunan jurusan untuk mendukung keilmuwan mereka,“kata Zulkarnaen, alumni FISIP Unas 1989-1994.
Unas berada di bawah naungan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK) sejak 1949. Memiliki sembilan fakultas, tiga akademi, lima program S2, dan satu program doctoral. Ketua pengurus yayasan, Dr Ramlan Siregar, menjelaskan, Unas berupaya terus konsisten mempertahankan kualitas akademik dan kapasitas infrastrukturnya.
Kurikulum Unas, lanjut Ramlan, kini berbasiskan kompetensi yang membekali alumni dengan skill, knowledge, dan attitude. Siap dipertanggung jawabkan di tengah masyarakat. Unas meningkatkan kapasitas sistem informasi manajemen secara online. Sehingga sivitas akademika dan masyarakat global dapat lebih mudah dan cepat berinteraksi melalui media internet.
“Unas tetap berkomitmen untuk mencerdaskan bangsa. Diwujudkan dengan menetapkan biaya kuliah yang berlandaskan falsafah: memberi kesempatan seluas-luasnya pada rakyat kecil untuk meraih pendidikan tinggi bermutu tinggi,” pungkas Ramlam Siregar yang juga alumni FISIP Unas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika