Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Pengamat Ekonomi Enny Sri Hartati menilai kebijakan pemerintah terkait relaksasi yang diberikan kepada UMKM kurang sesuai dengan kebutuhan sektor tersebut. Persoalan utama UMKM adalah permodalan, pemasaran, dan bahan baku.

"Upaya pemerintah untuk membantu UMKM di masa pandemi semestinya harus in-line dengan masalah utama yang dihadapi UMKM tersebut. Namun, bantuan pemerintah tampak campur aduk dan kurang fokus. Hal ini terlibat pada jenis bantuannya, yaitu bantuan sosial (Rp110 T), insentif pajak (Rp 28T), stimulus kredit (Rp34 T), dan pinjaman modal kerja baru (Rp6 T)," ujar Enny saat webinar CORE Indonesia di Jakarta, kemarin (16/7/2020).

Menurutnya, karakter dan kondisi UMKM saat ini tidak sesuai dengan bantuan tersebut. Sebagai contoh, pemberian insentif pajak juga bermasalah sebab sebagian besar UMKM adalah usaha mikro yang tidak memiliki masalah dengan perpajakan.

Baca Juga: 13 Ribu UMKM Binaan Anies Cs Segera Diguyur Modal dari KoinWorks

Lebih jauh, katanya, sebagian besar program relaksasi dan restrukturisasi masih cukup rendah. Semestinya yang harus dilakukan adalah kreasi program yang konkrit yang dihadapi oleh UMKM. 

"Problem utama UMKM bukan masalah likuiditas, tetapi pemerintah lebih banyak mengatasi likuiditas. Dengan demikian, antara target dan program tidak nyambung. Akibatnya, banyak UMKM yang mengeluhkan rendahnya realisasi program yang direncanakan pemerintah," jelas Enny.

Karena itu, Enny memberikan beberapa rekomendasi untuk membantu UMKM di masa pandemi ini. Misalnya pemerintah dapat membantu mereka beradaptasi terhadap perubahan di tengah pandemi, seperti melakukan shifting dan beradaptasi dengan perilaku konsumen.

Selain itu, perlu membantu mereka memacu kreativitas dan inovasi mereka, seperti memperbaiki kemasan produk atau mengelola database pelanggan.

"Hal lainnya adalah memberlakukan kebijakan yang berpihak kepada UMKM seperti sharing peran UMKM pada ritel modern, misalnya supply 20 persen produk UMKM, dan pengadaan barang yang mengutamakan produk-produk UMKM. Pemerintah juga dapat meningkatkan akses UMKM pada dunia digital dan memberikan akses mendapatkan pembiayaan," cetusnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika