Senin 20 Jul 2020 05:20 WIB

Survei: Warga Jepang tak Puas Soal Penanganan Covid-19

Banyak warga ingin Jepang prioritaskan pencegahan Covid-19 daripada ekonomi.

Rep: Puti Almas/ Red: Reiny Dwinanda
Perempuan melintas di balik imbauan menggunakan masker di Tokyo, Jepang, Jumat (3/7). Survei menunjukkan, warga Jepang banyak yang tak puas dengan cara pemerintah menangani pandemi Covid-19.
Foto: AP Photo/Eugene Hoshiko
Perempuan melintas di balik imbauan menggunakan masker di Tokyo, Jepang, Jumat (3/7). Survei menunjukkan, warga Jepang banyak yang tak puas dengan cara pemerintah menangani pandemi Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO — Banyak orang di Jepang yang tampaknya tidak puas dengan tanggapan pemerintah negara itu terhadap pandemi Covid-19. Dalam sebuah survei yang dilakukan, sekitar 60 persen responden mengatakan mereka tidak senang dengan tindakan pemerintah dalam mengatasi wabah.

Jajak pendapat dirilis oleh surat kabar Mainichi dan Pusat Penelitian Survei Sosial pada Sabtu (18/7). Survei dilakukan sejak Juni, di mana banyak peserta yang mengatakan bahwa mereka tidak menyukai cara-cara yang telah diambil oleh pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe selama pandemi Covid-19.

Baca Juga

Dilansir The Strait Times, jajak pendapat menunjukkan peringkat persetujuan untuk kabinet Abe turun empat poin persentase menjadi 32 persen. Sementara, peringkat ketidaksetujuan naik menjadi 60 persen.

Sekitar dua pertiga responden survei mengatakan pencegahan kasus infeksi virus corona jenis baru harus diprioritaskan dibanding kegiatan ekonomi. Sementara, hanya satu dari enam responden yang mengatakan sebaliknya.

Dari para peserta yang disurvei, 64 persen mengatakan Pemerintah Jepang harus menyatakan keadaan darurat lokal. Sementara 20 persen menilai status tersebut harus kembali berlaku secara nasional dan hanya 12 persen menentangnya.

Mayoritas responden memperingatkan adanya kampanye pemerintah untuk membantu industri pariwisata domestik dengan menawarkan voucher diskon. Kampanye pariwisata, yang dijadwalkan akan dimulai 22 Juli, mendapat kecaman atas kekhawatiran bahwa hal itu dapat memicu penyebaran wabah Covid-19 lebih lanjut di seluruh negara.

Meski Ibu Kota Tokyo dikecualikan karena jumlah harian kasus Covid-19 meningkat, sebanyak 69 persen responden mengatakan kampanye pariwisata tetap harus ditangguhkan untuk seluruh wilayah Jepang. Sementara, 19 persen mengatakan keputusan pemerintah mengecualikan Tokyo dan memulai langkah ini adalah hal yang realistis.

Hanya enam persen yang setuju agar Tokyo tetap diikutsertakan dalam kampanye pariwisata. Jumlah kasus Covid-19 di Tokyo telah mencapai rekor selama dua hari berturut-turut pada pekan lalu, dengan 290 kasus terbaru dikonfirmasi pada Sabtu (18/7).

Mainichi mengatakan jajak pendapat dilakukan melalui pesan singkat. Namun, setidaknya 1.053 respons dinilai valid.

Hingga Ahad (19/7), Jepang mengonfirmasi 24.132 kasus Covid-19, dengan jumlah kematian sebanyak 985. Sementara, pasien yang dinyatakan sembuh dari penyakit ini di negara itu adalah 19.366 orang.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement