REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya memutuskan akan memberlakukan denda sebesar Rp 50 ribu kepada warga yang kedapatan tak mengenakan masker. Peraturan itu akan mulai diberlakukan per 1 Agustus 2020.
Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman mengatakan, aturan denda itu lebih kecil besarannya dari wacana yang dilontarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), yaitu Rp 100 ribu. Menurut dia, langkah mengurangi besaran sanksi denda lantaran daerah dapat menentukan sesuai kebijakan masing-masing.
"Jadi per 1 Agustus kita denda 50 ribu," kata dia, Senin (20/7).
Ia mengakui, kondisi pandemi Covid-19 memang membuat kondisi ekonomi masyarakat terganggu. Namun, sanksi denda dibutuhkan untuk mendisiplinkan dan menyelamatkan warga dari penyebadan Covid-19. Menurut dia, jika tidak ada sanksi denda diterapkan, masyarakat akan tetap mengabaikan penerapan protokol kesehatan. seperti ini terus.
Budi mengatakan, selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diakhiri, banyak warga yang kembali tak peduli dengan protokol kesehatan. Menurut dia, banyak warga yang tak mengenakan masker di fasilitas umum atau tempat keramaian.
"Jangan dilihat dendanya, kita juga tidak berharap. Kita juga berharap tak ada yang kena (denda). Syaratnya, asal mau pakai masker," kata dia.
Ia menambahkan, kebijakan sanksi denda ini memang tak populer di masyarakat. Namun, menurut dia, Pemkot Tasikmalaya harus menerapkannya agar penyebaran Covid-19 dapat lebih dikendalikan.
"Tapi tujuan akhirnya, kita ingin Tasik jadi zona hijau. Jadi semua bisa normal kembali," kata dia.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, hinga Senin pagi tercatat 60 kasus Covid-19. Sebanyak 52 orang telah dinyatakan sembuh atau negatif, lima orang masih dalam perawatan, dan tiga orang meninggal dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika