REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koperasi Pangan sebagai kontributor terbesar ketiga dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia perlu diperkuat untuk membantu perbaikan ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) perlu bersinergi untuk mengarusutamakan peran Koperasi dalam mewujudkan ekonomi yang adil bagi seluruh rakyat sesuai amanat Pancasila.
Hal ini terungkap saat Webinar yang diselenggarakan BPIP bertajuk “Pancasila Dalam Tindakan Gotong Royong Mewujudkan Ekonomi Pancasila” dengan menghadirkan narasumber Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UKM), Prof. Yudian Wahyudi (Kepala BPIP), Arif Budimanta Sebayang (Staf Khusus Presiden), Prof. Fx. Adji Samekto (Deputi Pengkajian dan Materi BPIP), Hempri Suyatna (Peneliti UGM) dan Elfrida Siregar (Direktur Kerjasama BPIP).
“Pengelolaan pangan yang baik akan menjadi kunci bagi setiap ancaman krisis pangan. Termasuk akibat pandemi COVID-19 sebagaimana prediksi FAO (2020) dan World Food Programme (2020),” kata Menkop UKM, Teten Masduki dalam diskusi virtual yang digelar BPIP, Kamis (30/7) kemarin.
Teten menegaskan, koperasi adalah kelembagaan rakyat yang paling tepat dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. Nilai dan prinsip koperasi juga sejalan dengan Pancasila. Koperasi Pangan mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang luas. Tercatat dari segi jumlah hanya sekitar 11 persen atau 13.821 unit dari total koperasi aktif di Indonesia (123.048 unit).
Ada pula Gerakan Belanja di Warung Tetangga yang merupakan kolaborasi Kemenkop UKM dengan sembilan BUMN Klaster Pangan, BULOG, dan PTPN yang menghubungkan warung tradisional untuk masuk ke dalam platform daring serta menyediakan stok bahan baku yang mudah dengan harga yang kompetitif sehingga dapat bersaing dengan ritel modern.
“Kami juga mengembangkan laman khusus UMKM pada e-katalog LKPP yang melibatkan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jumlah pelaku UMKM dalam Pengadaan Pemerintah Secara Elektronik mencapai 1.237 penyedia dengan potensi total nilai paket pengadaan pemerintah bagi pelaku usaha kecil sebesar Rp 310 triliun,” kata Teten.
Ditegaskan, pihaknya terus melakukan pendampingan, pengawasan, penyuluhan, dan peningkatan SDM koperasi melalui 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) di 33 Provinsi, 341 kabupaten atau kota.
Di kesempatan yang sama, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyebut kebijaksanaan koperasi seusai dengan Pancasila. Dilihat dari sisi nilai-nilai kebersamaan, kegotongroyongan, saling membantu, ikhlas setelah memberi, dan rela berkorban.
“Mewujudkan ekonomi Pancasila salah satunya melalui koperasi dan UMKM. Karena ada semangat gotong royong, saling membantu, memberikan yang terbaik setelah itu adalah keikhlasan. Sebagai keberlanjutan kebijaksanaan demi perekonomian nasional,” kata Yudi.
Pendiri Pondok Pesantren Nawesea Yogya ini meyakinkan, pemerintah pada umumnya sudah melakukan beragam program sebagai bentuk keberlanjutan ekonomi yang sesuai dengan ideologi Pancasila.
Terlebih di momen Idul Adha, pemerintah melakukan di dua level. Menyembelih kurban sebagai simbol keikhlasan. Masjid Istiqlal tidak menyelenggarakan sholat Ied karena ada ancaman virus corona.
Bersama Kemenkop UKM, BPIP akan bergotongroyong juga untuk membantu penyelesaian masalah ekonomi dari dampak covid. “Kami juga dukung dan sambut program untuk melakukan sinkronisasi peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan Pancasila, kita sesuaikan sebagai bentuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Yudi lagi.
Senada dikatakan Staf Khusus Presiden Arif Budimanta Sebayang. Ia menyebut pembangunan Koperasi Pangan menjadi langkah efektif karena mayoritas masyarakat di Indonesia bergerak di sektor pertanian baik menjadi petani, nelayan, hingga pemanfaatan kehutanan. “Pertanian memang menjadi jati diri masyarakat Indonesia, sehingga mengembangkan Koperasi Pangan merupakan langkah yang efektif,” kata Arif.
Peneliti dari Universitas Gajah Mada Hempri Suyatna menimpali, koperasi berbasis pertanian, nelayan, kehutanan, koperasi jati diri masyarakat Indonesia. “Bicara konteks Pancasila ekonomi adanya moral, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ekonomi kita bersumber moral, kebaikan dan etika moral bisnis,” jelas Hempri.
“Nasionalisme ekonomi merupakan langkah konkret yang tercermin dalam Pancasila. Sila satu dan dua, dasarnya Ketuhanan dan Kemanusiaan. Ketiga dan keempat, dibangun berdasarkan demokrasi ekonomi demi tujuan keadilan sosial secara konseptual ekonomi penting didorong yang tertuang dalam sila kelima,” pungkasnya.
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP, Prof. FX Adji Samekto mengingatkan urgensi kebutuhan pangan sebagai bagian langkah strategis menghadapi pandemi. "Kedaulatan pangan harus didasarkan pada pilar-pilar pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Kedaulatan pangan adalah hak penuh dan ekslusif suatu negara atas kebijakan pangan tanpa dikendalikan kepentingan pasar," tegas Adji.
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro ini bilang, kedaulatan pangan memerlukan komitmen semua pihak. Terhadap peningkatan kesejahteraan petani, tercukupinya kebutuhan pangan dalam negeri, peningkatan kemandirian petani dan perlindungan kekayaan hayati Indonesia.
Adji menyadari betul, memperjuangkan kedaulatan pangan bukanlah pekerjaan mudah.
“Tantangan-tantangan yang bersumber dari adanya dominasi pasar bebas, semakin berkurangnya lahan pertanian karena peningkatan jumlah penduduk dan kepentingan pemukiman, serta sulitnya pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia,” jelasnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika