REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan memberikan bantuan gaji untuk masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah Rp 5 juta per bulan. Bantuan dengan kebutuhan anggaran Rp 31,2 triliun ini diharapkan bisa mengungkit ekonomi Indonesia, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bantuan ini ditargetkan mampu menjangkau 13 juta pekerja yang kini terdampak pandemi Covid-19. "Saat ini, kita sedang identifikasi targetnya," katanya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Rabu (5/8).

Sri mengatakan, stimulus lain yang akan diluncurkan untuk mendorong konsumsi adalah tambahan bantuan sosial untuk para penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah memberikan tambahan dalam bentuk beras sebanyak 11 kilogram untuk 10 juta kelompok penerima manfaat (KPM). Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 4,6 triliun.

Selain itu, pemerintah memberikan bantuan tunai sebesar Rp 500 ribu bagi penerima kartu sembako di luar PKH dengan total target penerima mencapai 10 juta orang. Total kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai Rp 5 triliun. "Ini akan dibayarkan Agustus," ujar Sri.

Pemerintah turut memberikan bantuan sosial produktif yang ditujukan kepada 12 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan anggaran mendekati Rp 30 triliun. Sri mengatakan, mereka mendapatkan Rp 2,4 juta yang diarahkan untuk digunakan ke kegiatan produktif, bukan konsumtif.

Sri menyebutkan, pemerintah akan melakukan kebijakan yang agresif pada semester kedua melalui penyerapan sisa anggaran belanja sebesar Rp 1.457 triliun. Total anggaran tersebut ditujukan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi, terutama setelah menghadapi tekanan pada kuartal kedua.

Dari total tersebut, sebanyak Rp 1.171 triliun di antaranya ditujukan untuk belanja pusat. Sedangkan, sisanya dibelanjakan dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD). "Ini dalam rangka untuk mendorong perekonomian yang mengalami tekanan cukup besar," ucap mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Sri memastikan, kebijakan fiskal ini akan dijalankan seiring dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) melalui instrumen di bidang moneter, makroprudensial dan dukungan untuk pembiayaan defisit. Selain itu, ada Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjaminan Simpanan yang mengelola dampak tekanan pandemi dari sisi keuangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika