REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengusaha nasional Sandiaga Salahudin Uno menegaskan, Indonesia saat ini tengah dihantui oleh resesi ekonomi akibar virus Covid-19. Bahkan, negara besar dan negara kecil sudah jatuh ke jurang resesi. 

Sandiaga memprediksi, resesi ekonomi akan menghantam Indonesia di tengah pandemi virus COVID-19. Menurut pria yang akrab disapa Sandi itu, ancaman resesi semakin nyata jika peningkatan jumlah kasus baru Corona tak bisa ditekan. 

"Saya sampaikan bahwa kita masuk ke resesi sudah semakin nyata di depan mata apabila skema penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke pemda dan UMKM lambat realisasinya. Harusnya, delapan provinsi share PDB nasionalnya tertinggi diberikan skema khusus pinjaman dengan bunga 0 persem, cepat realisasinya  serta besar nilainya," tegasnya dalam acara MOU BEI dengan KAHMIPreneur di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesi, dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Jumat (7/8). 

Dia menegaskan, di kuartal II-2020 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia telah  mengalami kontraksi  -5,32 persen. Jika kuartal tiga mau selamat, ucap Sandi, maka pemda dan UMKM harus sebagai garda terdepan dalam penyerapan anggaran penggerak sektor Riil.

"Untuk dana PEN melalui jalur Himbara dan Bank Daerah sudah berjalan baik. Tapi, nilainya kan kecil hanya Rp 30 triliun," ujar Sandi. 

"Jumlahitu, belum mampu menopang secara menyeluruh daya beli yang terus menurun. Pasar modal menjadi alternatif pendanaan UMKM, karena MoU BEI dengan KAHMIPreneur sangar tepat," katanya lagi. Mou BEI dengan KAHMIPreneur ini disaksikan oleh Hoesen Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal DK OJK.

Dikatakan Sandi, pemerintah harus segera mempercepat realisasi program pemulihan konomi guna menghindari resesi. Adapun percepatan yang harus dikebut dari program PEN adalah penyaluran anggaran kesehatan, bantuan sosial (bansos) untuk mendongkrak konsumsi masyarakat, dan dorongan pada sektor UMKM serta Korporasi Pada Industri Padat Karya. 

"Tim PEN harusnya dipimpin oleh Menteri Keuangan karena desain skema kebijakan keuangan negara  serta industri keuangan untuk mengatasi dampak Covid ini beliau yang siapkan sejak awal sesuai UU No.2 tahun 2020, ujar Kamrussamad. 

Pemberian BLT 13, 8 juta Pekerja Non PNS dan Non BUMN dengan Gaji di bawah Rp 5 juta dengan menggunakan basis data BPJS Ketenagakerjaan selama BLT selama 4 bulan, dinilainya, bisa meningkatkan daya beli pekerja. "Namun, belum tentu bisa menyelamatkan Resesi Ekonomi," ujar Kamrussamad Anggota Komisi XI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika