REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO—Turki meminta bantuan Ikhwanul Muslimin, sebuah gerakan keagamaan, politik, dan sosial Islam Sunni, di Qatar dan Ankara untuk mendukung protesnya melawan demarkasi Mesir dan Yunani atas batas maritim mereka.
Ikhwanul Muslimin dianggap sebagai kekuatan politik terbesar dan paling terorganisir di Mesir, dengan penganutnya diperkirakan berjumlah antara 2 dan 2,5 juta.
Kampanye tersebut dimulai ketika Kementerian Luar Negeri Turki mengumumkan bahwa perjanjian antara Kairo dan Athena dianggap batal karena wilayah pengakuan tersebut berada dalam cangkupan teritorial Turki, dan mengklaimnya sebagai pelanggaran perbatasan maritim Libya. Itu juga terjadi di tengah latar belakang eksplorasi energi Turki yang kontroversial di Mediterania Timur.
“Mengejutkan bahwa pernyataan dan tuduhan semacam itu dibuat pihak yang tidak mengetahui perjanjian tersebut dan rinciannya," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Mesir, Ahmed Hafez, dalam kicauannya di Twitter saat menanggapi sikap Turki yang dikutip di Arab News, Senin (10/8).
Pernyataan Turki tersebut diikuti serangkaian serangan dari Ikhwanul Muslimin di media sosial, mengkritik kesepakatan dan menuduh Mesir berkomplot melawan Turki. Lusinan situs yang diluncurkan dari Turki membagikan laporan dan foto palsu yang menyerang perjanjian tersebut.
Berbagai ahli dan pejabat membantah tuduhan yang dibuat situs dan akun media sosial, yang mengklaim bahwa kesepakatan batasan wilayah antara Mesir dan Yunani, memberi lampu hijau kepada pipa gas Israel, EastMed, untuk mengekspor gas ke Eropa melalui Siprus dan Pulau Kreta di Yunani ke daratan.
Menurut mantan Asisten Menteri Luar Negeri Mesir Mohamed Hegazy, alasan protes dan kemarahan Turki atas perjanjian demarkasi, karena Turki tidak lagi memiliki akses masuk maritim ke Libya berdasarkan aturan hukum internasional.
Dia menambahkan bahwa Sekretaris Jenderal PBB telah menolak untuk menyimpan perjanjian maritim yang disepakati Turki dengan pemerintah Fayez Al-Sarraj di Libya, dan Parlemen Libya belum mengadopsinya.
Adapun kesepakatan antara Mesir dan Yunani terjadi dua bulan lalu, setelah Yunani menandatangani perjanjiannya dengan Italia mengenai demarkasi zona ekonomi eksklusif antara kedua negara di Laut Ionia, sebagai langkah pertama yang membatalkan kesepakatan antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Al-Sarraj.
“Tuduhan Turki didasarkan pada non-pengakuannya atas Siprus dan akibatnya kurangnya pengakuan atas perbatasan lautnya. Dia percaya bahwa Siprus sangat dekat dengan perbatasannya dan mengakui batas pengaruhnya di Mediterania, jadi Turki ingin melewati Siprus seolah-olah tidak ada, karena melihat Libya berjarak 2.000 mil laut darinya,” ujar Pakar keamanan regional, Muhammad Jumaa.
Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry mengatakan bahwa perjanjian ini memungkinkan Mesir dan Yunani untuk bergerak maju dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia di zona ekonomi eksklusif mereka, terutama cadangan minyak dan gas, dan membuka cakrawala baru untuk kerjasama yang lebih regional di bidang energi, khususnya Gas Mediterania Timur.
“Pembatasan perbatasan laut antara Mesir dan Yunani membatalkan kesepakatan Turki dan pemerintah Al-Sarraj, karena mencakup beberapa area yang tercakup dalam kesepakatan itu. Yunani menghormati hukum internasional, tidak seperti Turki, yang bertindak bermusuhan dengan Mesir,” kata Clianeth Kyriakides, profesor studi keamanan dan strategis.
Berdasarkan perjanjian tersebut, Mesir akan dapat melakukan eksplorasi minyak dan gas di zona ekonomi barat yang terletak di perbatasan maritim dengan Yunani. Ini juga akan memberikan hak kepada Mesir dan Yunani untuk mencari dan mengeksplorasi di Mediterania timur, dan memperkuat hubungan bilateral antara Kairo dan Athena.
Sumber: https://www.arabnews.com/node/1717066/middle-east
Ikuti Whatsapp Channel Republika