REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Pemerintah Iran mengatakan negara-negara di dunia seharusnya tidak mempolitisasi ledakan di Beirut, Lebanon. Teheran menilai terdapat pihak-pihak yang hendak memanfaatkan kejadian tersebut untuk tujuan politik.
"Ledakan itu tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk tujuan politik. Penyebab ledakan itu harus diselidiki dengan hati-hati," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi dalam sebuah konferensi pers pada Senin (10/8).
Kendati tidak menyebut secara eksplisit, Iran mengatakan terdapat beberapa negara yang ingin mempolitisasi ledakan Beirut. "Beberapa negara telah mencoba mempolitisasi ledakan ini untuk kepentingan mereka sendiri," ujar Mousavi.
Pada kesempatan tersebut, Mousavi turut menyerukan agar Amerika Serikat (AS) mencabut sanksinya terhadap Lebanon. "Jika Amerika jujur tentang tawaran bantuannya kepada Lebanon, mereka harus mencabut sanksi," ucapnya.
Ledakan Beirut telah menyebabkan Lebanon bergolak. Ribuan warga di sana turun ke jalan dan berdemonstrasi menuntut perubahan rezim. Mereka menilai para politisi yang saat ini duduk di pemerintahan bertanggung jawab atas terjadinya ledakan.
Menteri Informasi Manal Abdel Samad dan Menteri Lingkungan Damianos Kattar telah mengundurkan diri dari jabatannya. Menteri Kehakiman Marie-Claude Najm pun dikabarkan tengah memproses pengunduran dirinya.
Ledakan di Beirut berasal dari sebuah gudang berisi 2.750 ton amonium nitrat, bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi pupuk dan bahan peledak. Pemerintah telah berjanji menyelidiki masalah itu dan menyeret para pihak yang bertanggung jawab. Ledakan Beirut menyebabkan sedikitnya 160 orang tewas dan lebih dari 6.000 lainnya luka-luka.