REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Taiwan tidak akan mengizinkan perusahaan China untuk "bertindak cepat" dengan menggunakan metode tidak langsung yang melewati aturan dan regulasi untuk beroperasi di pasar pulau itu. Hal itu dikatakan Perdana Menteri Taiwan Su Tseng-chang, Selasa (25/8).

Taiwan telah memiliki peraturan ketat yang membatasi perusahaan China, dan dalam beberapa pekan terakhir meningkatkan tindakan untuk menyelidiki usaha-usaha yang diduga beroperasi di pulau itu secara tidak langsung, melalui perantara atau investasi luar negeri. Taiwan berencana untuk menghentikan penjualan lokal layanan streaming televisi internet China.

Pemerintah Taiwan pekan ini memberi waktu enam bulan bagi situs perdagangan elektronik (e-commerce) Taobao Taiwan untuk mendaftar ulang sebagai penyedia layanan yang didukung China, bukan penyedia layanan asing, atau meninggalkan pasar Taiwan. Su Tseng-chang mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah Taiwan mendukung langkah untuk menegakkan peraturan dalam undang-undang yang mengatur hubungan Taiwan dengan China, yang mengklaim pulau demokratis itu sebagai wilayah kedaulatannya.

"Taiwan tidak akan membiarkan investasi China bertindak dengan cepat, melakukan tikungan di setiap titik, seolah pemerintah tidak memiliki kendali dan tidak dapat mengendalikannya," kata Su.

"Kami memiliki pemerintahan, dan kami tidak akan melakukannya seperti ini," ujarnya.

Pihak Taobao Taiwan mengeluh bahwa usaha perdagangan elektronik itu adalah perusahaan yang sama sekali berbeda dari Taobao China, yang dimiliki oleh Alibaba Group Holding Ltd China, dan tidak termasuk dalam grup Alibaba. Namun, pemerintah Taiwan mengatakan operator Taobao Taiwan yang terdaftar di Inggris dikendalikan oleh Alibaba.

Taiwan telah lama mencurigai upaya China untuk mempengaruhi populasinya, termasuk dengan menggunakan berita palsu yang disebarkan secara daring dan upaya untuk memengaruhi media Taiwan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika