REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Departemen Pertahanan AS, seperti dilaporkan Financial Times, Sabtu (12/7/2025), meminta dukungan Jepang dan Australia dalam potensi konflik AS -China atas Taiwan. Washington juga mendesak negara-negara sekutu meningkatkan anggaran militer.
Menurut Financial Times, Pentagon menuntut agar Jepang dan Australia dengan jelas mendefinisikan peran mereka jika AS berperang dengan China atas Taiwan. Tuntutan itu diajukan oleh Kepala Kebijakan Pentagon Elbridge Colby dalam pertemuan baru-baru ini dengan pejabat pertahanan Jepang dan Australia.
Dalam pertemuan tersebut, Colby dan para sekutu fokus mendiskusikan cara -cara "untuk mengintensifkan dan mempercepat upaya memperkuat pencegahan yang seimbang dan adil," menurut seorang pejabat Pentagon.
Amerika Serikat telah meminta Jepang dan Australia untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan karena adanya kemungkinan ancaman dari China. Pemerintahan Trump percaya bahwa Jepang dan Australia akan menaikkan anggaran militernya lebih cepat dibanding negara-negara Eropa.
Seorang sumber mengatakan bahwa Departemen Pertahanan AS sudah melihat tanda-tanda positif bahwa Jepang dan Australia mulai meningkatkan belanja militernya, tapi mereka juga menekankan bahwa penting untuk melihat hasil yang nyata
Taiwan merupakan wilayah kepulauan yang dianggap Beijing sebagai bagian integral dari China dan mengakui prinsip satu-China adalah syarat bagi negara-negara lain untuk membangun atau mempertahankan hubungan diplomatik dengan pulau itu. Situasi di sekitar Taiwan memanas pada Agustus 2022, ketika Ketua Dewan Perwakilan AS Nancy Pelosi mengunjungi pulau itu.
Beijing mengutuk kunjungan Pelosi, mengatakan itu melambangkan dukungan AS untuk separatisme Taiwan, dan melakukan latihan militer berskala besar di sekitar pulau itu.
Hubungan resmi antara China daratan dan provinsinya di pulau Taiwan terputus pada 1949, ketika pasukan Kuomintang yang dipimpin Chiang Kai-shek kalah dalam perang saudara melawan Partai Komunis China dan melarikan diri ke Taiwan. Mereka mulai kembali menjalin hubungan bisnis dan kontak tidak resmi pada akhir 1980-an dan sejak awal 1990-an, kedua pihak menjaga komunikasi melalui organisasi non-pemerintah.