REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi IX DPR menggelar rapat kerja dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan Menteri Kesehatan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8). Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengungkapkan, bahwa pemerintah bakal menanggarkan untuk pembayaran uang muka vaksin Covid-19 yang dikembangkan organisasi kesehatan dunia (WHO) dengan lembaga aliansi vaksin dunia atau Global Alliances Vaccines and Immunization (GAVI).
"Mengenai pembayaran untuk keanggotan maupun dari GAVI mengenai uang muka yang kemarin sudah disampaikan, nanti anggarannya akan kami sampaikan ke komisi IX, yaitu sebesar kalau tidak salah Rp 3,8 triliun untuk sebagai uang muka supaya kita mendapatkan vaksin tersebut," kata Terawan
Sementara itu terkait progres pengadaan vaksin di dalam negeri, Terawan yang juga Wakil Ketua VI Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjelaskan, bahwa sampai saat ini masih dalam proses uji klinis fase 3. Uji klinis fase 3 dipusatkan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) dengan sampel sebanyak 1.620 subjek.
"Sampai saat ini kami terus ikut mendampingi, dan ikut terus mengawasi dan terus berdoa mudah-mudahan semuanya berjalan baik, berjalan dengan lancar, karena vaksin ini termasuk dalam sebuah organisasi dunia, dalam ini GAVI dan sebagainya. Dalam rapat kemarin kami menyiapkan beberapa anggaran, nanti kami akan sampaikan ke komisi IX," ujarnya.
Untuk diketahui GAVI atau Global Alliance for Vaccines and Immunization adalah suatu kemitraan kesehatan global yang terdiri atas aktor negara dan swasta yang berkomitmen untuk meningkatkan akses imunisasi bagi negara-negara miskin.
Sebelumnya Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengungkapkan, bahwa Indonesia telah menjalin kerja sama dengan China dan Uni Emirat Arab (UEA) terkait pengadaan vaksin covid-19. Erick mengatakan, Indonesia akan memperoleh 30 juta vaksin baik dari kerja sama dengan Sinovac China, maupun dengan G42 dari Uni Emirat Arab (UEA).
"Kalau satu orang membutuhkan dua dosis, sehingga ada 15 juta orang yang bisa divaksin di akhir tahun 2020 jika uji klinisnya berjalan dengan baik," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Kamis (27/8).
Sementara itu di tahun 2021, Erick mengatakan, pemerintah tengah mengatur berapa jumlah vaksin yang dibutuhkan. Dia memperkirakan, sebanyak 290-340 juta vaksin akan disediakan pada 2021 mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika