REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Israel akan menerbangkan pesawat komersilnya untuk pertama kalinya ke Uni Emirat Arab (UEA) setelah kedua negara sepakat menormalisasi hubungan dengan bantuan Amerika Serikat. Pesawat dari maskapai penerbangan Israel, El Al, bakal lepas landas menuju Abu Dhabi pada Senin (31/8).
Mengutip laporan Arab News, Jumat (28/8), penerbangan komersial pertama itu diketahui ketika Otoritas Bandara Israel mencantumkannya pada Jumat ini. Penerbangan tersebut akan bernomor LY971, sebuah petunjuk nomor kode panggilan internasional UEA.
Penerbangan kembali ke Bandara Internasional Ben Gurion Tel Aviv pada Selasa bernomor LY972, kode panggilan internasional Israel. Pejabat UEA dan Kedutaan Besar AS di Abu Dhabi tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Penerbangan tersebut juga tidak dapat dipesan di situs web El Al. Namun demikian, sebelumnya para pejabat AS mengatakan, penerbangan pertama akan diisi para pejabat AS yang dipimpin oleh penasihat senior dan menantu Presiden Donald Trump Jared Kushner.
Pejabat AS lainnya pada penerbangan itu adalah penasihat keamanan nasional Robert O'Brien, utusan Timur Tengah Avi Berkowitz. dan utusan untuk Iran Brian Hook. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengumumkan bahwa penasihat keamanan nasionalnya, Meir Ben-Shabbat, akan memimpin delegasi Israel.
Sejumlah kementerian pemerintah Israel juga akan mengirimkan perwakilannya, termasuk direksi kementerian luar negeri dan pertahanan serta otoritas penerbangan nasional. Konfirmasi penerbangan itu merupakan bukti konkret mulai terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara.
Kesepakatan normalisasi kedua negara disetujui pada 13 Agustus lalu dengan salah satu poin mengharuskan Israel menunda pencaplokan tanah Palestina. Kesepakatan itu juga membuka peluang hubungan jangka panjang kedua negara yang akan menguntungkan secara ekonomi.
Selain itu, normalisasi hubungan kedua negara juga akan memperkuat hubungan keduanya dengan AS di tengah ketegangan dengan Iran. Bagi AS yang bertindak sebagai penengah, kesepakatan itu adalah sebuah kemenangan untuk kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump, terlebih jelang Pemilu AS. Sedangkan bagi Palestina, kesepakatan itu bakal mempersulit pencapaian resolusi Timur Tengah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika