REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Priyantono Oemar
Meski perayaan hari kemerdekaan pada 1952 cukup meriah seperti tahun 1950 dan 1951, ada duka karena pawai masih dilarang. Pada 1952 suhu politik meningkat terkait dengan munculnya ketidakpercayaan publik kepada parlemen. Di berbagai daerah muncul aksi meminta pembubaran parlemen pada Oktober 1952, setelah peristiwa 17 Oktober.
Setelah ada pengakuan kemerdekaan dari Belanda, ada hal-hal yang harus dilakukan Indonesia terkait dengan kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) di antaranya menerima tentara KNIL masuk dalam Angkatan Perang Indonesia (TNI). Karena itu, masih ada Misi Militer Belanda (MMB) di Indonesia. Tujuannya untuk menghilangkan tradisi progresif TNI melalui "rasionalisasi militer", tulis koran Belanda De Waarheidedisi 16 Oktober 1965. Koran itu memakai istilah smoren (membekap) untuk meninggalkan tradisi progresif TNI itu.
Apa yang disebut tradisi progresif? Yaitu kebiasaan aksi revolusioner tentara Indonesia berupa aksi gerilya selama melawan Belanda. Kabinet Wilopo berencana menjalankan rasionalisasi itu sebagai konsekuensi dari kesepakatan KMB.
Kepala Staf Angkatan Perang Mayjen TB Simatupang dan Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel AH Nasution melakukan persiapan untuk itu. Ada hampir 40 persen tentara yang akan diberhentikan. Ada kolonel di Angkatan Darat lain yang tak setuju dengan langkah ini sekaligus juga menentang keberadaan MMB di negara yang sudah berdaulat. Kolonel itu, Bambang Supeno, berkirim surat ke parlemen.
Dari sinilah persoalan bergulir menjadi bola panas. Parlemen mengadakan sidang pada 26 Maret 1952, membahas hal ini. Bahkan, kemudian muncul mosi sebagai sikap ketidakpercayaan parlemen terhadap langkah yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan dalam kasus ini.
Inilah yang membuat TNI tidak suka karena urusan internal TNI dirusuhi oleh parlemen. Apalagi, mosi itu juga menuntut pemerintah melakukan reorganisasi pimpinan Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan. Petinggi-petinggi TNI pun meminta presiden mem bubarkan parlemen. Sukarno menolak karena tak mau dicap sebagai diktator--hal yang juga dia tegaskan di hadapan demonstran pada 17 Oktober 1952.
Pada kemudian hari, publik berada di belakang tentara. Mereka di berbagai daerah melakukan demo menuntut pembubaran DPRS yang dibentuk dari gabungan anggota DPR RIS dan Senat RIS. Publik meminta anggota DPR dipilih, bukan ditunjuk.
Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono pada 22 Juli 1952 menyetujui tindakan skors yang diberikan kepada Bambang Supeno. Pada 16 Juli 1952, KSAD mengeluarkan keputusan skors terhadap Bambang Supeno dengan alasan untuk mencegah perpecahan di Angkatan Darat. Bahkan, KSAD mengusulkan agar Bambang Supeno dipecat dari ketentaraan. Menteri Pertahanan menegaskan, selama menjalankan skors, Bambang Supeno tetap menerima gaji dan tunjangan.
Tak puas dengan langkah penanganan dari Menteri Pertahanan dan KSAD, anggota parlemen Zainal Baharuddin mengeluarkan mosi, menuntut pemerintah melakukan reorganisasi dan mutasi pimpinan Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan. DPRS membahas mosi itu pada 9 Oktober 1952.
Pada 17 Oktober 1952, kantor berita Antaramelaporkan suasana genting di Jakarta sudah muncul sejak pagi hari. Demonstrasi berlangsung di gedung parlemen dari pukul 06.00 yang kemudian berpindah ke Istana Merdeka.
Di gedung parlemen, demonstran sempat merusak kursi-kursi parlemen dan gorden ruang sidang serta kaca- kaca jendela. Kerugian ditaksir mencapai sekitar Rp 15 ribu.
Demonstran yang mencapai 30 ribuan menuntut pembubaran parlemen. Mereka membawa poster-poster bertuliskan: Parlemen bukan warung kopi, Bubar parlemen sekarang, Kamu bukan wakil rakyat, dan Percekcokan kamu membahayakan negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika