REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saiq Aqil Siradj menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Koordinasi Hubungan Kerja Sama Kementerian BUMN dan Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Jakarta, Jumat (4/9). Erick yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menyampaikan kerja sama ini bagian dari kolaborasi dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.
Erick mengatakan akselerasi pemulihan ekonomi nasional memerlukan dukungan kekuatan pentahelix yaitu kekuatan pemerintah, kekuatan komunitas atau masyarakat, kekuatan para akademisi, kekuatan dunia usaha, dan kekuatan media.
Menurut Erick, PBNU saat ini sudah memenuhi empat dari lima kekuatan pentahelix tersebut, yaitu komunitas, akademisi, dan dunia usaha melalui Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N-PBNU).
"Saya harap, Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N) dapat memberikan warna dalam dunia perdagangan, perekonomian, dan profesionalisme dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang langsung dapat berdampak kebaikan bagi masyarakat Indonesia," ujar Erick.
Melalui MoU kali ini, kata Erick, Kementerian BUMN dan PBNU berencana mengolaborasikan beberapa program yang meliputi pemberdayaan sumber daya manusia, optimalisasi peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam hal pengadaan barang dan jasa BUMN yang dapat dilakukan melalui platform digital PaDi UMKM dan dukungan pelaksanaan program pembinaan masyarakat sekitar yang berkaitan dengan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Erick menekankan pentingnya partisipasi PBNU dalam implementasi program-program tersebut.
"Partisipasi NU sangat penting dalam mengimplementasikan program percepatan pemulihan ekonomi sehingga jika proyek UMKM bebrasis digital berhasil maka kerja sama dalam program lain bisa dilanjutkan," kata Erick menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika