REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan tidak mudah menjalankan presidensi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di tengah pandemi. Apalagi ada rivalitas dan pembelahan posisi negara anggota DK PBB di hampir semua isu.

"Kita telah tunaikan tanggung jawab presidensi tersebut dengan baik," kata Retno dalam temu media secara virtual, Jumat (4/9).

Meski dengan keterbatasan, Retno menegaskan, Indonesia selama memegang presidensi DK PBB pada Agustus  terus menjalankan peran sebagai jembatan dan mengedepankan inklusifitas serta transparansi. Presidensi Indonesia dijalankan dengan menghormati dan menjaga nilai-nilai dan prinsip hukum internasional.

Selama menjalankan presidensi DK PBB, Indonesia telah mengesahkan empat resolusi. Salah satu yang mendapatkan sorotan adalah rancangan mengenai Penjaga Perdamaian Perempuan. Resolusi ini berhasil diadopsi secara konsensus pada tanggal 28 Agustus 2020 sebagai Resolusi DK PBB nomor 2538.