REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyatakan, program Bantuan Presiden (Banpres) produktif akan dilanjutkan hingga tahun depan. Ia menjelaskan, bantuan ini sangat diharapkan para pelaku mikro yang kini membutuhkan tambahan modal.

"Kami terima (masukan), masih banyak yang ingin program ini. Sebab jumlah pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Tanah Air 64 juta lebih, sekitar 63 juta di antaranya merupakan pelaku mikro," ujar Teten dalam konferensi pers di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (9/9).

Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM, kata dia, memperkirakan sebanyak 20 juta lebih pelaku mikro masih unbankable atau belum tersentuh layanan perbankan. Dengan begitu, mereka layak menerima Banpres produktif.

Hanya saja, lanjutnya, karena keuangan negara terbatas, maka ditargetkan Banpres produktif diterima oleh 12 juta sampai 15 juta pelaku mikro. "Selain program itu, untuk membantu UMKM, kami juga ada program restrukturisasi pinjaman dan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan bunga nol persen," tutur dia.

Per 3 September 2020, kata Teten, Banpres telah disalurkan ke sekitar 5,59 juta pelaku usaha mikro. Dirinya memastikan, bantuan tersebut tepat sasaran.

"Agar tepat sasaran, sejak awal dari pendataan, kami libatkan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Jadi kantor BPKP di daerah bantu pendataan oleh kepala dinas kabupaten dan kota sebagai salah satu klausul program ini," jelasnya.

Kemenkop, lanjut dia, bekerja sama pula dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal itu demi memastikan, penerima bantuan belum pernah mendapat pinjaman dari bank.

Kemenkop juga menggandeng Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lewat Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). "Sampai hari ini Alhamdulillah belum ada informasi penyaluran salah sasaran. Tidak ada keluhan," tegas Teten.

Ikuti Whatsapp Channel Republika