REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menyoroti langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani covid-19 di sembilan provinsi. Netty menilai persoalan penanganan covid-19 seharusnya diserahkan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.
"Seharusnya Kementerian Kesehatan menjadi leading sector dalam penanganan pandemi ini. Bagaimana kita akan membangun sistem manajemen nasional yang baik jika kementerian terkait tidak diberi kewenangan luas untuk melakukan tupoksinya," kata Netty dalam keterangan tertulis kepada Republika.co.id, Kamis (17/9).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut memahami bahwa pemerintah memang harus cepat tanggap dalam merespon perkembangan pandemi di sembilan provinsi tersebut, namun hendaknya setiap kebijakan yang diambil harus sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain, mempertimbangkan tupoksi setiap elemen terkait.
"Kenapa yang ditunjuk adalah Menko Kemaritiman dan Investasi yang tidak bersentuhan langsung dengan bidang kesehatan? Bukankah beberapa waktu lalu Presiden menyampaikan akan memprioritaskan kesehatan dibanding pemulihan ekonomi?" ujarnya.
Netty menambahkan persoalan di sektor kesehatan masih banyak yang belum tertangani dengan baik. Lonjakan kasus yang meningkat secara signifikan, masih minimnya dukungan dan perlindungan terhadap nakes, kekurangan APD, kapasitas rumah sakit, ketersediaan alat dan bahan test, laboratorium dan upaya pengembangan vaksin merupakan persoalan yang harus segera ditangani.
"Seharusnya menjadi domain Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikannya dengan baik. Terlalu banyak kepala mengurusi manajemen pandemi, alih-alih beres malah menimbulkan krisis," katanya.
Netty meminta pemerintah segera menunjukkan aksi dan bukti bahwa pandemi memang ditangani dengan baik, keselamatan rakyat menjadi prioritas dan penunjukkan personal penanggungjawab didasari pertimbangan terbaik, bukan asal tunjuk. "Saya menunggu greget pemerintah," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika