REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional harus dilakukan secara seimbang. Menurutnya, baik kesehatan maupun ekonomi merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap seluruh rakyat Indonesia.
Misbakhun mengatakan, selama ini tim yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah melakukan tugasnya dengan berimbang. Artinya, kesehatan dan ekonomi menjadi dua hal penting yang saling terkait dan harus berjalan bersama.
“Pandangan yang seolah-olah mendahulukan ekonomi sehingga buru-buru dilakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah tidak benar,” ujar Misbakhun dalam keterangan kepada Republika.co.id, Sabtu (19/9).
Misbakhun menambahkan, sejak Maret 2020, melalui PSBB pemerintah melakukan langkah untuk memprioritaskan kesehatan dengan terlebih dahulu merealokasikan anggaran. Pemerintah membuat anggaran untuk sarana dan fasilitas kesehatan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, serta masyarakat langsung.
Langkah-langkah pencegahan secara masif dilakukan, dari tingkat pusat sampai level terkecil di desa-desa. Percepatan juga terlihat dari jumlah laboratorium penanganan Covid-19 yang bertambah signifikan mulai dari hanya satu laboratorium di bulan Maret, hingga kini telah berjumlah lebih dari 100 laboratorium untuk rapid test dan Polymerase Chain Reaction (PCR).
Ia menambahkan, pemerintah juga mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam melakukan pelonggaran PSBB. Standar WHO adalah jika angka Reproduksi Efektif (Rt) di bawah 1 selama 14 hari, maka dapat dilakukan pelonggaran PSBB.
“Oleh karena itu pemerintah membuat protokol normal baru untuk memitigasi gelombang kedua wabah Covid-19. Langkah-langkah dalam membuat protokol kesehatan disiapkan di tempat industri, mal, serta tempat publik lainnya,” tutur Misbakhun.
Menurutnya, aktivitas ekonomi Indonesia diprediksi semakin membaik dengan optimalisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal ini yang dinyatakan berulangkali Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan menyebut sejumlah indikator perekonomian yang menunjukkan tren perbaikan
“Program pemulihan yang digodok pemerintah mulai menampakkan hasilnya. Contohnya, surplus perdagangan pada bulan Agustus 2020 sebesar 2,3 miliar Dolar AS,” ujarnya.
Misbakhun mencatat, surplus perdagangan terjadi dalam empat bulan berturut-turut. Hal ini ditopang surplus non-migas sebesar 2,66 miliar dolar AS dan defisit migas sebesar -0,34 miliar dolar AS. Selain itu, secara tahun berjalan, neraca perdagangan pada Januari hingga Agustus 2020 tercatat surplus sebesar 11,05 miliar dolar AS.
Data tersebut menurut Misbakhun mampu menepis anggapan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun terus di masa pandemi Covid-19. “Ekonomi juga menggeliat di era penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta, yang kerap disebutkan juga sebagai barometer pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Misbakhun.
Politikus Partai Golkar ini mengaku, masyarakat memahami perlunya dilakukan pengendalian apa pun dalam menangani wabah Covid-19. "Dalam pandemi, kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah yang utama," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika