REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) meyakini digitalisasi di sektor jasa keuangan mampu membawa Indonesia bertransformasi menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengatakan transformasi digital di sektor keuangan yang dilakukan bersama-sama baik oleh regulator dan perbankan, akan mampu menjawab tantangan di era kenormalan baru dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat Indonesia.

Salah satunya, menurut Filianingsih, dengan pemanfaatan digitalisasi dalam sistem pembayaran. "Kita tetap perlu optimis bahwa sinergi seluruh pihak akan mewujudkan visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yaitu terbukanya akses 91,3 juta penduduk unbanked dan 62,9 juta UMKM ke dalam ekonomi dan keuangan formal secara sustainable ini akan menjadi nyata," ujar Filianingsih dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (22/9).

Filianingsih menuturkan setahun sejak peluncurannya, Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 telah berjalan sesuai rencana dan ditargetkan mulai memasuki tahap implementasi teknis pada tahun depan.

"Kita lihat dukungan dari berbagai pihak merupakan kunci keberhasilan progres ini. Kita lihat baik dari otoritas, kementerian lembaga, maupun dari industri, termasuk perbankan tentunya kita lihat di sini. Kami sudah menyelesaikan tahapan conceptual design dan saat ini sudah siap memasuki tahap implementasi teknis di tahun 2021," katanya.

Ia mencontohkan inisiatif standardisasi Open Application Programming Interfaces (API). Open API artinya pihak perbankan memberikan kesempatan kepada IT perusahaan e-commerce atau fintech untuk melakukan integrasi system to system, untuk memperoleh manfaat maksimal dari API, seperti melakukan transfer, informasi saldo, mutasi rekening, dan melihat lokasi ATM.

"Kami berkolaborasi dengan industri termasuk perbankan dan telah sampai pada tahapan penyusunan pedoman teknis standar Open API yang akan diimplementasikan di tahun 2021," ujar Filianingsih.

Selanjutnya yaitu BI Fast Payment atau BI-FAST, yang merupakan transformasi dari sistem kliring nasional BI (SKNBI). Filianingsih menuturkan, BI-FAST menjadi salah satu hasil kerja utama dalam inisiatif pengembangan infrastruktur sistem pembayaran ritel.

"Kita lihat disini sudah masuk dalam tahapan pengadaan dan sudah siap untuk diimplementasikan di akhir 2021 untuk pengembangan tahap pertama," kata Filianingsih.

Berikutnya adalah Interface Pembayaran Terintegrasi atau IPT juga sudah masuk dalam penyusunan desain teknis. Sedangkan QR Code Indonesian Standard (QRIS) yang merupakan hasil kerjasama antara BI dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) juga sudah diimplementasikan secara penuh sejak Januari 2020.

"QRIS ini terus dikembangkan termasuk juga QRIS tanpa tatap muka yang ini sangat mendukung transaksi non tunai dimana di masa pandemi yang menjadikan merchant online menjadi offline dan tentunya ini juga akan disinergikan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional dan pengembangan UMKM melalui penetapan merchant discount rate sebesar nol persen yang diperpanjang sampai 31 desember 2020," ujar Filianingsih.

Ikuti Whatsapp Channel Republika