REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menekankan, pentingnya keselamatan manusia. Ia berharap, jangan sampai jiwa manusia dikorbankan demi pelaksanaan Pilkada 2020.
Haedar menyampaikan, Muhammadiyah sudah memberi pandangan agar Pilkada diikaji ulang dengan solusi penundaan. Alasannya, kegiatan massal seperti Pilkada selalu menjadi rantai penularan yang rawan.
"Kewajiban semua pihak itu ikhtiar, setidaknya mencegah wabah agar tidak makin meluas karena adanya kegiatan yang melibatkan massa. Bila pemerintah, DPR, dan KPU tetap melaksanakan sesuai jadwal tentu merupakan keputusan otoritatif mereka, siapa yang dapat mencegah," kata Haedar pada Republika, Rabu (23/9).
Haedar menyebut, tugas Muhammadiyah selesai dengan penyampaian usulan penundaan Pilkada dalam hal dakwah. Namun dalam tindakan, Muhammadiyah terus berbuat yang bermanfaat bagi masyarakat luas untuk menangani Covid-19.
"Demokrasi penting, tetapi keamanan jiwa manusia Indonesia lebih penting lagi. Bukankah tingkat prosentase kematian akibat Covid di negeri ini termasuk tinggi, bahkan untuk tenaga kesehatannya tertinggi dari negara-negara lain. Itulah keprihatinan Muhammadiyah," ujar Haedar.
Haedar berharap, pemerintah tak sekedar meniru negara lain dalam hal memaksakan pelaksanaan Pilkada. Namun, pemerintah sebaiknya juga meniru keberhasilan negara-negara itu dalam penanganan Covid-19.
"Pemerintah sudah siap menyelenggarakan pemilukada di masa pandemi dengan meniru Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan. Negara-negara tersebut dikenal maju dan berstandar tinggi dalam hal peran pemerintahnya, penegakkan hukumnya, sistem kesehatannya, dan disiplin masyarakatnya. Semoga Indonesia sebagus negara-negara maju tersebut dalam dalam menangani dan mengendalilan Covid-19," ucap Haedar.
Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan, bahwa Pilkada 2020 tidak ditunda dengan dalih kepentingan penyaluran hak konstitusi rakyat. Keputusan itu diambil Mahfud MD setelah rakor bersama Kemendagri, sekjen parpol, KPU, Bawaslu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika