REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satu kabar penting disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, pada Jumat (2/10). Kabar apalagi kalau bukan terkait perkembangan wabah virus corona di Indonesia.
Hanya saja, bukan soal angka pasien baru yang masih bertambah setiap hari, tetapi terkait pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam beberapa pekan terakhir perdebatan hangat mengemuka ke publik mengenai pilkada. Pro dan kontra mewarnai beragam platform media.
Sejumlah pihak menolak pilkada diselenggarakan di tengah grafik angka pasien baru yang hingga awal Oktober 2020 terus bertambah. Pihak yang menolak beralasan bahwa pelaksanaan pilkada dikhawatirkan memacu pertambahan angka pasien baru.
Munculnya istilah klaster pilkada menjadi "amunisi" pihak ini untuk semakin gencar menggalang opini penolakan pilkada. Apalagi pada saat pendaftaran calon kepala daerah sudah diwarnai arak-arakan, konvoi dan kerumunan.
Situasi itu memicu kekhawatiran dan kecemasan bahwa pilkada di tengah wabah virus corona ini menambah petaka. Itulah kekhawatiran dan kecemasan yang melatarbelakangi munculnya istilah klaster pilkada.
Klaster-klaster memang memang marak di tengah wabah ini. Bermula dari tracing (penelusuran) kontak maka petugas kesehatan mengidentifikasi orang-orang dalam satu klaster yang potensial tertular virus ini.
Penelusuran kontak itu menunjukkan identifikasi penyebaran atau penularan virus tersebut sangat potensial melalui pertemuan antar orang. Kerumunan orang (massa) yang kerap muncul dalam pilkada dinilai sangat potensial memacu penyebaran virus yang bermula dari Wuhan (China) tersebut.
Dari isu klaster pilkada inilah, penolakan terhadap pilkada terus didengungkan. Hal itu menempatkan Pilkada 2020 berada dalam kontroversi.
Doni yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu menegaskan bahwa data itu memperlihatkan bahwa penambahan zona tidak bergantung ada atau tidaknya pilkada.
"Pengalaman kita dalam beberapa minggu terakhir sebenarnya bukan ada atau tidak ada pilkada tetapi komitmen seluruh komponen di daerah untuk bersama-sama mengendalikan Covid-19," kata Doni dalam acara virtual "Sosialisasi Strategi Perubahan Perilaku" yang diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jumat (2/10) lalu.
Karena itu, dia meminta seluruh pihak baik unsur masyarakat maupun pemerintah agar patuh mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah infeksi Covid-19. Masyarakat dan segala pemangku kepentingan lain hanya diminta untuk patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Hal itu tidak sebanding dengan perjuangan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang merawat pasien di rumah sakit.
Dalam kurun sekitar dua bulan ke depan, tak berlebihan kiranya harapan disandarkan pada upaya yang lebih terpadu untuk mengurangi sebanyak-banyaknya zona merah. Tujuannya agar pilkada dapat terselenggara tanpa memicu klaster baru.
Yang juga perlu terus diingatkan dan diawasi adalah calon kepala daerah untuk taat pada aturan termasuk pencegahan penularan virus corona. Jangan sampai ambisi meraih kemenangan justru mengorbankan kesehatan warganya.
Karena itu, penegakan protokol kesehatan selayaknya menjadi bagian dari pakta integritas para calon kepala daerah. Para calon harus pula dilihat sejauh mana komitmen dan konsistensinya terhadap penegakan protokol kesehatan.
Dari titik ini, masyarakat pemilih pun bisa menjadikannya sebagai referensi dalam menentukan pilihan saat di bilik suara. Calon kepala daerah pun akan sadar--jika ingin terpilih--betapa penting penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona.
Dengan demikian rivalitas politik tidak terpisahkan dari pencegahan penularan wabah ini, justru tetap bisa seiring dan sejalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika