REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pembentukan korporasi petani dan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan. Melalui korporasi ini, kata dia, para petani dan nelayan akan memiliki akses pembiayaan, akses informasi, akses teknologi, dan juga mampu meningkatkan efisiensi dan memperkuat pemasaran.
Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas korporasi petani dan nelayan dalam mewujudkan transformasi ekonomi melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/10).
“Petani dan nelayan ini perlu didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar dan berada dalam sebuah korporasi,” kata Jokowi.
Selain itu, ia juga mendorong agar para petani dapat mengubah pola pikir pengelolaan pertanian yang tak hanya fokus pada produksi hasil pertanian saja, namun juga memperhatikan sisi bisnis pascapanen. Jokowi ingin para petani dapat membangun bisnis pertanian, mulai dari produksi hingga pascapanen.
Ia menilai, implementasi modal korporasi petani dan nelayan selama ini belum berjalan optimal. Meskipun terdapat kelompok tani maupun kelompok nelayan, namun belum terbangun sebuah modal bisnis yang dapat disambungkan dengan perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta besar lainnya.
Karena itu, Presiden pun meminta agar pemerintah fokus membangun maksimal dua modal bisnis korporasi petani atau korporasi nelayan di sebuah provinsi. Jika berhasil, korporasi petani atau nelayan ini akan dijadikan sebagai contoh bagi kelompok tani di berbagai provinsi lainnya.
“Karena belajar dari pengalaman, saya yakin akan banyak kelompok tani kelompok nelayan lainnya mau meng-copy, mau meniru, kalau melihat ada contoh korporasi nelayan atau korporasi petani yang dilihat berhasil atau bisa mensejahterakan,” ujar dia.
Perusahaan BUMN dan perusahaan swasta pun juga dimintanya ikut berperan memberikan pendampingan terhadap korporasi petani maupun nelayan sehingga terbangun modal bisnis yang baik. Ia mengatakan, sebelumnya pernah memerintahkan jajarannya untuk mencontoh model bisnis di negara lain. Namun ia mengaku tak mengetahui mengapa model bisnis tersebut tak bisa dilakukan di Indonesia.
“Saya sudah perintahkan sebetulnya beberapa tahun yang lalu untuk melihat felda di Malaysia, untuk melihat korporasi sapi di Spanyol. Itu model-model bisnis yang bagus seperti itu sebenarnya bisa kita tiru, tapi saya ga tau sampai sekarang model tersebut belum bisa kita buat satu atau dua contohnya,” kata dia.
Jokowi ingin, Indonesia dapat meniru model bisnis dari negara lain dengan membangun ekosistem bisnis yang dapat disambungkan dengan sistem perbankan dan teknologi. Selain itu, manajemen pengelolaan pun juga perlu dibenahi, termasuk melakukan intervensi pengolahan hasil panen mulai dari pengemasan, merek, hingga strategi pemasaran.
“Yang kita perkuat adalah ekosistem bisnisnya yang dilakukan secara terpadu karena itu saya minta kementerian lembaga memperkuat ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan korporasi nelayan melalui penyiapan regulasi yang mendukung ke arah itu,” kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika