REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sebanyak 395 juta orang bahkan diprediksi akan terjerumus ke kemiskinan ekstrem akibat pandemi. Jika pemerintahan di belahan dunia tidak melakukan langkah-langkah tepat dan strategis dalam penanggulangan kemiskinan maka jumlah orang miskin di dunia bisa makin bertambah.
“Sebuah situasi yang tentu kita semua tidak menghendakinya,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Internasional bertajuk "Pemberantasan Kemiskinan dan Tanggung Jawab Partai Politik: Membangun Politik Kesejahteraan Masyarakat Global" yang disiarkan secara virtual, Senin (12/10).
Menurut dia, para pakar ekonomi, sains, teknologi, bahkan agama tampak gagap dalam memberi makna pandemi ini. "Kita semua warga dunia sepenuhnya menyadari bahwa akibat pandemi Covid-19, dunia menghadapi resesi global yang jika tidak hati-hati dapat menghapus hasil-hasil pembangunan dan menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan," ujar Gus AMI.
Dia laporan penelitian Lembaga Penelitian Ekonomi Pembangunan Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa (UNU-WIDER), disebutkan bahwa dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan jumlah penduduk miskin di seluruh dunia menembus 1,1 miliar orang.
Dikatakan Gus AMI, pertumbuhan ekonomi dunia yang terkonstraksi secara tajam telah menghantam perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, Covid-19 telah menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang. Sehingga, jumlah penduduk miskin tercatat 26,42 juta orang.
Di bidang ekonomi, meski masih terseok, Indonesia dengan seluruh sumber daya yang dimiliki, mencoba untuk bangkit. "Hasilnya cukup menggembirakan. Jika pada Kuartal II pertumbuhan ekonomi kami minus 5,32 persen maka pada Kuartal III membaik menjadi pada kisaran minus 2,9 persen hingga 1,1 persen," ujar Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra (Koordinator Kesejahteraan Rakyat) ini.
Kondisi ini memunculkan sebuah pertanyaan etis dan fundamental, yakni dimanakah tanggung jawab partai politik dalam memberi makna atas pandemi dalam kerangka pemberantasan kemiskinan? Sebagai salah satu pilar demokrasi, tutur Gus AMI, posisi dan keberpihakan partai politik amat sangat menentukan dalam mengintervensi kebijakan-kebijakan negara agar berjalan sesuai basis filsafat politiknya.
Yakni, merawat rakyatnya menuju cita-cita keadilan sosial dan terbebas dari belenggu kemiskinan. "Di sinilah saya mengistilahkan bahwa kehadiran partai politik di tengah-tengah masyarakat harus mampu melonggarkan jalan nafas kesejahteraan," urainya.
Kemiskinan yang melonjak, pemutusan hubungan kerja yang terus berjalan, serta usaha yang gulung tikar akibat pandemi, kata Gus AMI, telah memaksa PKB merumuskan gerak perjuangan serta manifesto politik sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan mandat kemanusiaan. Di masa pandemi, ada tiga hal yang menjadi titik tekan perjuangan politik yakni bidang pendidikan, pertanian, dan ekonomi kerakyatan.
Pertama, pendidikan untuk semua (education for all). Menurut Gus AMI, pandemi telah membuat bangsa ini gagap dan centang perenang dalam merumuskan kebijakan pendidikan. "Saya, PKB, meyakini bahwa investasi manusia melalui jalur pendidikan adalah upaya paling strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan," katanya.
Gerakan Bangkit Belajar dan anggaran untuk pesantren adalah contoh kebijakan yang diinisiasi PKB sebagai upaya meminimalisir risiko buruk akibat Covid-19 yakni terjadinya lost generation.
Kedua, sektor pertanian. PKB punya perhatian serius di sektor ini. Di tengah seluruh sektor tumbuh minus akibat pandemi, sektor pertanian justru tumbuh positif. "Karenanya, upaya memutus mata rantai kemiskinan salah satunya harus dimulai dari sektor ini," tuturnya.
Perlu ada kebijakan dalam soal redistribusi lahan melalui reforma agraria, penyelesaian konflik agraria, tata kelola kelembagaan pertanian, serta kebijakan yang terintegrasi hulu sampai hilir sektor pertanian. "Ini adalah langkah-langkah konkrit yang bisa dilakukan partai politik dalam memutus mata rantai kemiskinan," urainya.
Ketiga, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui UU Desa No.6/2014 dan Dana Desa, Indonesia mengupayakan transformasi ekonomi pedesaan (rural economy) secara masif dgn menempatkan desa sebagai lokomotif perubahan dan pembangunan ekonomi berbasis pedesaan.
Terakhir, ekonomi kerakyatan. Dikatakan Gus AMI, akibat pandemi, sektor inilah yang paling terkena dampak. Sektor ini hampir menyerap 97 persen dari seluruh tenaga kerja nasional.
Sektor ekonomi kerakyatan yang sebagian besar ditempati UMKM juga terbukti sebagai pelampung masalah ketenagakerjaan dan mampu bertahan di saat krisis.
PKB mendesak negara agar menganggarkan perlindungan sosial pada sektor ini. “Hasilnya, negara mengucurkan anggaran Rp123, 46 triliun sebagai perlindungan sosial kepada UMKM," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika