REPUBLIKA.CO.ID, PETALING JAYA -- Ketua oposisi pemerintah Malaysia Anwar Ibrahim bertemu dengan Raja Malaysia, Selasa (13/10). Tapi ia hanya memberikan jumlah Anggota Parlemen yang mendukungnya untuk membentuk pemerintah baru bukan nama-nama mereka.

"Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertemu dengan ketua oposisi Datuk Seri Anwar Ibrahim di Istana Negara pada pukul 11.00 pagi," kata Kepala Rumah Tangga Istana Negara Ahmad Fadil Shamsuddin dalam pernyataannya seperti dikutip media Malaysia the Star, Selasa (13/10).

Pertemuan berlangsung sekitar 25 menit. Fadil mengatakan, Sultan Malaysia menasihati Anwar untuk mengikuti dan menghormati proses hukum. Hal itu sesuai yang tercantum dalam Konstitusi Federal Malaysia.

"Pertemuan ini dijadwalkan pada 22 September tapi ditunda karena Sultan Abdullah sakit yang saat itu dirawat di Institut Jantung Nasional dari 21 September hingga 3 Oktober," kata Fadil.

Sebelumnya Anwar mengatakan dalam pertemuan itu  ia memberitahu Sultan, 'mayoritas' anggota parlemen mendukungnya maju sebagai perdana menteri.  Anwar juga telah menggelar konferensi pers dengan mengaku berhasil mengumpulkan suara mayoritas di parlemen untuk menyingkirkan Perdana Menteri Muhyiddin.

Namun hingga Anwar meninggalkan Istana, belum ada restu dari Raja Malaysia untuk pergantian pemerintahan. Raja akan memanggil pemimpin partai politik di Malaysia terlebih dulu sebelum membuat keputusan.  "Sudah lebih dari 120 (anggota parlemen), namun karena Yang di Pertuan Agung akan memanggil kepala partai polisi, karena itu alangkah lebih rasional bagi kami untuk bersabar dan memberi ruang buat Raja memutuskan," ujarnya, Selasa (13/10).

Anwar, yang merupakan presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR), terpilih sebagai anggota parlemen untuk Port Dickson dalam pemilihan sela pada Oktober 2018. Ia naik jadi dewan lima bulan setelah Pakatan Harapan (PH) menggeser Barisan Nasional (BN) dalam pemilihan umum untuk membentuk pemerintah federal.

Anwar sempat menjalani hukuman penjara karena kasus sodomi pada saat pemilihan umum diadakan. Dia diberikan pengampunan kerajaan beberapa hari setelah kemenangan mengejutkan PH.

Dia dianggap sebagai penerus Mahathir untuk jabatan perdana menteri di bawah rezim PH, tetapi pos itu runtuh awal tahun ini ketika sekelompok anggota parlemen dari PKR dan Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) membelot untuk bergabung dengan anggota parlemen saingan.

Sementara itu Muhyiddin Yassin, Oresiden partai Bersatu, saat ini memimpin pemerintahan Perikatan Nasional (BN) yang terdiri dari para pembelot serta anggota parlemen dari Parti Islam Se-Malaysia (PAS). Anwar, dalam pengumumannya pada 23 September, menolak menyebutkan nama anggota parlemen yang sekarang mendukungnya.

Beberapa partai politik di kubu yang berkuasa, seperti Asosiasi Tionghoa Malaysia dan PAS, secara terbuka membantah mendukungnya. Presiden Organisasi Nasional Melayu Bersatu Ahmad Zahid Hamid mengatakan dia mengetahui bahwa anggota parlemen dari partainya serta BN telah menyuarakan dukungan mereka untuk Anwar dan bahwa dia menghormati keputusan mereka.

Namun, Sekretaris Jenderal PN Hamzah Zainuddin mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa anggota parlemen dari BN, Gabungan Parti Sarawak dan Parti Bersatu Sabah telah menjanjikan dukungan kuat mereka kepada Muhyiddin sebagai perdana menteri kedelapan Malaysia.

Daftar 121 anggota parlemen yang konon mendukung Anwar beredar luas, yang mengarah pada penyelidikan polisi menyusul penyerahan enam laporan polisi. Polisi mengatakan penyelidikan telah dimulai berdasarkan Bagian 505 (b) KUHP atas penyebaran rumor yang dapat menyebabkan ketakutan dan alarm bagi publik dan Bagian 233 dari Komunikasi dan Multimedia Act 1998 untuk berbagi palsu, ofensif  atau konten yang mengancam. Anwar pun telah dipanggil oleh polisi untuk memberikan pernyataan, tetapi pengangkatan pada Senin pagi harus ditunda untuk kemudian hari.

Ikuti Whatsapp Channel Republika