REPUBLIKA.CO.ID, NIKOSIA -- Anggota parlemen Siprus tersandung skandal penjualan paspor untuk orang-orang berbahaya dengan memanfaatkan Program Investasi Kewarganegaraan (CIP). Skandal itu membuat program investasi akan ditangguhkan pada 1 November.
Investigasi terbaru dari Aljazirah berjudul The Cyprus Papers Undercover menunjukkan kesediaan ketua parlemen, Demetris Syllouris, dan anggota parlemen, Christakis Giovanis untuk membantu para penjahat yang dihukum untuk mendapatkan paspor.
Investigasi itu menemukan jajaran politik tertinggi negara itu bersedia membantu dan bersekongkol dengan penjahat yang dihukum untuk mendapatkan kewarganegaraan Siprus. Hal itu membuat mereka mendapatkan akses kriminal ke pasar internal Uni Eropa dan perjalanan bebas visa.
Melalui program yang pertama kali diberlakukan pada 2013 itu, siapa pun yang mampu berinvestasi setidaknya dua juta euro atau 2,5 juta dolar AS dalam perekonomian Siprus dapat memperoleh paspor Siprus. Mereka pun memiliki hak untuk tinggal dan bekerja di seluruh Uni Eropa.
CIP memberi mereka akses ke pasar Eropa sambil juga menawarkan opsi untuk menyimpan uang mereka di luar negeri. Namun, Aljazirah merilis The Cyprus Papers yang memuat hampir 1.400 dokumen tentang penyalahgunaan program itu pada dua bulan lalu.
Dalam kebocoran dokumen yang diterima Aljazirah, mengungkapkan bahwa lebih dari 2.500 orang membayar untuk menjadi warga negara Siprus antara 2017 dan 2019. Mereka berasal dari 70 negara berbeda-beda, tetapi program investasi populer di kalangan orang-orang dari negara-negara seperti Rusia, China, dan Ukraina. Dokumen tersebut menunjukkan Siprus telah memberikan paspor kepada para penjahat yang dihukum di negara asalnya dan orang-orang yang dicari oleh Interpol pada tahun-tahun sebelumnya.
Dalam penelusuran terbaru, Aljazirah menemukan sosok yang mengurus paspor Siprus karena menjadi tahanan akibat kasus pencucian uang. Anggota parlemen, Syllouris dan Giovani mengatakan mereka akan melakukan segala daya untuk mendapatkan paspor untuk sosok tersebut.
"Ini tidak mudah. Tapi saya bisa berjanji, kami akan melakukan yang terbaik. Dan saya yakin kami punya pengalaman," kata Giovani dalam laporan tersebut menyanggupi permintaan pelanggan.
Siprus pun membantah terjadinya kecurangan tersebut. Meskipun mengakui kesalahan dalam beberapa tahun terakhir, mereka mengatakan pengetatan hukum dan memeriksa latar belakang pelamar sudah cukup untuk menghentikan penjahat mendapatkan paspor.
Setelah skandal terkuak, Giovani menyatakan melepaskan jabatannya dan mengundurkan diri dari partai sayap kiri AKEL. Sedangkan, Syllouris akan mundur dari tugasnya sampai penyelidikan selesai. Keduanya membantah melakukan kesalahan dan menuduh AlJazirah sengaja memerangkap dan melakukan percakapan di luar konteks.
"Saya ingin meminta maaf secara terbuka atas citra tidak menyenangkan yang disampaikan kepada publik Siprus ... Dan gangguan apa pun yang mungkin ditimbulkannya," kata pernyataan pejabat negara berpangkat tertinggi kedua di Siprus setelah Presiden Nicos Anastasiades.
Sebelum kasus mencuat, program tersebut telah dikritik luas oleh Uni Eropa dan LSM antikorupsi. Program itu dinilai telah memfasilitasi pencucian aset yang dicuri dari Rusia dan sekitarnya.
Komisi Eropa pun menyatakan skandal terbaru itu sangat tidak terduga. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan dengan jelas bahwa nilai-nilai Eropa tidak untuk dijual.
"Komisi sering kali menyampaikan keprihatinan seriusnya tentang skema kewarganegaraan investor, juga secara langsung dengan otoritas Siprus. Komisi saat ini sedang melihat kepatuhan terhadap hukum Uni Eropa dari skema Siprus mengingat kemungkinan proses pelanggaran," ujar pernyataan Komisi Eropa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika