Selasa 20 Oct 2020 18:03 WIB

LIPI: Dari 5 Prioritas, Pemerintah Optimal di Infrastruktur

Hal tersebut terjadi karena pemerintahan Jokowi-Ma'ruf baru berjalan selama setahun.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ratna Puspita
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan)
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiatri mengungkapkan ada lima program yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat ini, yaitu pengembangan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Dari lima program prioritas pemerintahan Jokowi-Amin, ia menilai empat di antaranya belum terlalu optimal, kecuali bidang infrastruktur.

"Menurut saya diantara lima poin (program prioritas pemerintah) tadi pembangunan infrastruktur ini yang paling sedikit konsisten dan ada hasilnya, kelihatan karena fisik kan," kata Aisah dalam diskusi yang digelar Para Syndicate secara daring, Selasa (20/10).

Baca Juga

Kendati demikian, ia memahami bahwa hal tersebut terjadi karena pemerintahan Jokowi-Ma'ruf baru berjalan selama satu tahun. Apalagi, adanya pandemi covid-19 yang menghantam berbagai sektor.

Sementara itu, di sektor pembangunan SDM, Aisah memberi catatan terkait implementasi kebijakan kartu Prakerja. Menurutnya, kebijakan Kartu Prakerja masih menyisakan persoalan terkait sasaran, dan konten.

"Bahkan isu terakhir ada joki yang juga menjadi masalah di kartu Pra Kerja," ujarnya.

Program prirotas lain yang juga dinilai belum optimal yaitu dalam hal penyederhanaan regulasi melalui omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Aisah menilai, dalam prosesnya hingga diterbitkan UU tersebut tidak dijalankan secara hati-hati. Selain itu muncul kesan seolah-olah pemerintah terburu-buru dalam mengerjakan UU Cipta Kerja.

"Belum lagi ternyata omnibus law ini tidak menyederhanakan peraturan karena di bawah UU ini ada banyak seklai aturan turunan dan ini akan menjadi kompleksitas baru terkait dengan penyederhanaan bentuk regulasi yang diinginkan Jokowi," ucapnya.

Terakhir, Aisah juga menyoroti terkait aspek sosial politik yang dinilai tidak terlalu menjadi fokus Jokowi-Amin. Padahal, lanjut Aisah, jika Presiden Jokowi mau memprioritaskan isu sosial politik maka hal tersebut bisa menjadi prestasi Presiden selama satu tahun. 

"Isu sosial politik ketika pemerintah memiliki komitmen yang kuat kemudian ini bisa jalan, ketika ada progres ini bisa menjadi capaian yang baik untuk satu tahun Jokowi Maruf," tuturnya. 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗوَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚفَاِذَا جَاۤءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ࣖ
Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad), di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat, kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, (untuk semua perkara) diputuskan dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.

(QS. Gafir ayat 78)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement