REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, meminta Amerika Serikat (AS) untuk berhenti menjual senjata dan memutuskan hubungan militer dengan Pemerintah Taiwan, Senin (26/10). China akan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan Amerika Serikat (AS) sebagai balasan langkah AS tersebut.
"Kami akan terus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan nasional dan kepentingan keamanan," kata Zhao dikutip dari CNN.
Zhao menegaskan kembali bahwa penjualan senjata AS ke Taiwan secara serius telah melanggar prinsip satu-China dan merugikan kepentingan keamanan Beijing. China pun telah menerapkan sanksi terhadap beberapa perusahan AS.
Rincian pasti dari sanksi tersebut belum diumumkan, tetapi Zhao mengatakan, sanksi akan berlaku untuk individu dan entitas AS yang relevan memainkan peran negatif dalam penjualan senjata. Dia menyebutkan bahwa sanksi tersebut akan mempengaruhi perusahaan besar seperti Lockheed Martin, bisnis kontraktor pertahanan Boeing , dan Raytheon (RTN).
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Morgan Ortagus, mengutuk ancaman sanksi China pada Senin malam. Dia mengatakan bahwa sanksi itu tidak produktif. "Kami menyesalkan upaya Beijing untuk membalas terhadap AS dan perusahaan asing atas penjualan yang mendukung persyaratan pertahanan diri Taiwan yang sah, yang kebutuhannya telah diperjelas melalui serangan yang semakin bermusuhan oleh [angkatan udara Cina]," kata Ortagus.
Perusahan Boeing yang diancam masuk dalam sanksi mengatakan masalah itu harus diselesaikan oleh pemerintah. Hal tersebut merujuk pada keputusan pemerintah yang mengatur sistem pertahanan mana yang akan diberikan kepada Taiwan dan pembuatan pengaturan dengan Departemen Pertahanan untuk penyediaan peralatan tersebut.
"Penjualan militer asing ke negara atau entitas mana pun merupakan kewajiban kontrak langsung antara pembeli dan pemerintah atau Departemen Pertahanan AS," kata juru bicara Boeing.
Lockheed Martin juga mengatakan bahwa penjualan militer asing adalah transaksi antarpemerintah dan menekankan bahwa hal itu bekerja erat dengan kepemimpinan AS. Juru bicara perusahaan menyatakan, Lockheed Martin telah berbisnis dengan 70 negara di seluruh dunia dan semuanya diatur secara ketat oleh pemerintah.
"Lockheed Martin mematuhi kebijakan pemerintah AS sehubungan dengan menjalankan bisnis dengan pemerintah asing," katanya.
Sebelumnya AS secara resmi memberi tahu Kongres tentang usulan penjualan tiga sistem senjata canggih ke Taiwan dengan total sekitar 1,8 miliar dolar AS. Senjata-senjata ini dinilai sebagai upaya untuk menghadapi agresi China di Taiwan.
Hanya beberapa jam setelah Beijing mengancam sanksi, pemerintahan Donald Trump memberi tahu Kongres bahwa mereka telah menyetujui proposal untuk penjualan senjata senilai 2,37 miliar dolar AS ke Taiwan, yang terdiri dari 100 Sistem Pertahanan Pesisir Harpoon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika