REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China menjatuhkan sanksi kepada perusahaan keamanan dan kedirgantaraan asal Amerika Serikat (AS), Lockheed Martin karena terbukti menyuplai persenjataan ke Taiwan. China hingga kini menganggap Taiwan, yang didukung AS sebagai sebuah negara, merupakan salah satu provinsi mereka.
"China mengambil tindakan balasan terhadap entitas perusahaan dan eksekutif senior yang terlibat dalam penjualan senjata ke Taiwan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Jubir Kemenlu) China, Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (24/6/2024).
Mao Ning menyebut, penjualan senjata dari AS ke wilayah Taiwan di China sangat melanggar prinsip 'Satu China' dan tiga komunike bersama China-AS. Dia menuding, AS mencampuri urusan dalam negeri sekaligus melemahkan kedaulatan dan integritas wilayah China.
Permasalahan Taiwan, menurut Mao Ning, adalah inti dari kepentingan inti China dan merupakan garis merah pertama yang tidak dapat dilewati dalam hubungan China-AS. Dia pun mengingatkan negeri Paman Sam untuk tidak ikut campur dalam kedaulatan wilayah China.
"Tidak ada negara, organisasi, atau individu yang boleh meremehkan tekad dan kemampuan yang kuat dari pemerintah dan rakyat China untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial kami, atau berada di bawah ilusi bahwa mereka dapat melangkahi atau bahkan melewati batas dalam permasalahan Taiwan tanpa konsekuensi apa pun," ucap Mao Ning.
Baca: Panglima TNI Bertemu Jenderal Thierry Burkhard di Paris
Kemenlu China mengumumkan sejak 21 Juni 2024, pemerintah menjatuhkan sanksi terhadap entitas dan manajemen senior yang ada di bawah perusahaan Lockheed Martin. Keputusan tersebut berdasarkan Pasal 3, 4, 5, 6, 9, dan 15 Undang-Undang Antisanksi Asing China.
Entitas dan manajemen yang dikenai sanksi yaitu pertama, Laboratorium Rudal Terintegrasi Lockheed Martin, Laboratorium Teknologi Lanjutan Lockheed Martin, Perusahaan Ventura Lockheed Martin, dan entitas lain yang terdaftar dalam "Daftar Penanggulangan" akan dibekukan di wilayah China.
Kedua, aset properti, barang bergerak dan jenis lainnya atas nama Chief Executive Officer (CEO) Lockheed James Donald Taiclet, Chief Operating Officer (COO)Frank Andrew St John, Chief Financial Officer (CFO) Jesus Malave yang berada di wilayah China dibekukan.
Baca: Kapten Laut Rayhan Lulus dari Naval Postgraduate School di AS
Pemerintah China juga melarang organisasi dan individu tersebut melakukan transaksi, kerja sama, dan aktivitas lain untuk diri mereka sendiri di China. Visa tidak akan dikeluarkan untuk mereka, termasuk di Hong Kong dan Makau.
Terbaru, Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS pada Rabu (19/6/2024) mengumumkan persetujuan atas penjualan persenjataan hingga 720 unit Switchblade 300, 291 unit ALTIUS 600M-V ke Taiwan, 101 unit sistem pengendalian tembakan SB300 dan peralatan lain.
Peralatan tersebut diperkirakan bernilai hingga 300 juta dolar AS, sedangkan sistem antitank guided weapon (ATGW) dan peralatan lain bernilai hingga sekitar 60,2 juta dolar AS yang merupakan paket penjualan senjata ke-15 ke Taiwan pada masa pemerintahan Presiden AS Joe Biden.
Baca: Penny Burtt Pimpin Boeing Asia Tenggara dan Presdir di Indonesia
Switchblade 300 adalah rudal serangan presisi yang dapat dikerahkan dengan cepat oleh pasukan konvensional dan khusus dari posisi bergerak di lapangan atau dari posisi bertahan tetap untuk menargetkan objek di luar garis pandang.
Penjualan paket senjata AS ke Taiwan tersebut diperkirakan akan dikirimkan pada 2024-2025. Persenjataan yang dirancang untuk beroperasi di sekitar area target dan kemudian menyerang ketika terlihat sehingga dapat merespon ancaman musuh dengan lebih cepat.
Pasokan amunisi itu melengkapi berbagai rudal presisi yang sudah dimiliki Taiwan, ditambah dengan pesawat nirawak yang diproduksi di dalam negeri, akan mempercepat upaya Taiwan untuk menciptakan sistem pencegahan berlapis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika