REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kalangan pesantren turut menyerukan untuk memboikot produk buatan Prancis, baik dari pengasuh pesantren maupun dari para alumni pesantren.
Seruan ini merupakan buntut dari penghinaan yang dilakukan majalah Charlie Hebdo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron terhadap Nabi Muhammad SAW dan Islam.
Seruan boikot produk Prancis ini salah satunya berasal dari Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah Depok, KH Cholil Nafis. Menurut dia, langkah ini penting untuk mengingatkan Prancis.
"Mengapa Masyarakat perlu memboikotnya? Ya karena ucapan pun tak didengar dan tak ditakuti presiden dan masyarakat Prancis," ujar Kiai Cholil kepada Republika.co.id melalui pesan Whatsapp, Senin (2/11).
Menurut dia, masyarakat Prancis yang melakukan penghinaan tersebut tidak takut kepada Allah SWT, tapi mereka lebih takut pada kehilangan pasar ekonominya di dunia.
Maka, kata dia, boikot produk-produk asal Prancis adalah bagian dari cara untuk mengingatkan dan menasihati kemungkaran yang dilakukan oleh masyarakat Prancis atas nama kebebasan berekspresi.
"Sesuatu yang menjadi sarana kebaikan, maka menjadi baik dan sesuatu yang menjadi sarana untuk melakukan kewajiban sehingga bisa terlaksana kewajiban itu, maka sarana itu menjadi wajib hukumnya," kata Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat ini.
Secara terpisah, Ikatan Santri dan Alumni Salafiyah Syafi’iyah (IKSASS) juga menyerukan kepada ribuan anggotanya untuk memboikot produk Prancis. Hal ini sebagai reaksi dan bentuk kecintaan santri dan alumni Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo, Situbondo kepada Nabi Muhammad SAW.
“Sebisa dan semaksimal mungkin harus mengganti atau memboikot produk-produk Prancis yang ada dengan produk-produk lainnya,” kata Ketua Mejelis Tanfidzi IKSASS Jabodetabek, Ahmad Haitami.
Bertepatan dengan suasana dan momentum Maulid, dia pun mengajak kepada keluarga besar IKSASS Jabodetabek dan kaum muslimin pada umumnya untuk lebih meningkatkan lagi kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW.
“Siapa pun yang menghina Nabi maka pasti Allah akan menghinakan pelaku sehina-hinanya, meski dengan dalih dan alasan apa pun, baik kebebasan dan atau demokrasi,” jelas Haitami.
Ikuti Whatsapp Channel Republika