REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kelompok Alqaidah dikabarkan mengancam Presiden Prancis Emmanuel Macron. Mereka mendukung pembunuhan bagi siapa pun yang menghina Rasulullah SAW.
Saat ini Macron diserang umat Muslim menyusul komentarnya tentang karikatur kontroversial Nabi Muhammad SAW dan tuduhan atas kritiknya tentang Islam. Beberapa negara telah menyerukan aksi boikot produk Prancis.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mempertanyakan kesehatan mental Macron. Alqaidah di Islamic Maghreb (AQMI) mengancam Macron atas komentar yang dia buat tentang Islam dan karikatur kontroversial Charlie Hebdo yang menggambarkan Nabih Muhammad.
Dilansir di Sputnik News, Selasa (3/11), AQMI mengatakan aksi boikot produk Prancis adalah kewajiban. Namun, mereka mencatat tindakan tersebut tidak cukup untuk membalas dendam atas pernyataan Macron. Kelompok itu menggambarkan Macron sebagai seorang pemuda tidak berpengalaman, bodoh, dan mengklaim dia bersikeras menyinggung Rasulullah SAW.
Hubungan antara Prancis dan sebagian dunia Muslim baru-baru ini memburuk setelah pembunuhan seorang guru sekolah, Samuel Paty, di pinggiran kota Paris. Macron mengutuk pembunuhan guru tersebut yang dia gambarkan sebagai pahlawan yang mewujudkan nilai-nilai Prancis. Dia memberikan penghargaan sipil tertinggi, Légion d'Honneur.
Dalam pidatonya, Macron membela keputusan Paty untuk menunjukkan karikatur tokoh Islam. Macron menyatakan keputusan guru dilindungi, di bawah hak Prancis untuk kebebasan berbicara.
"Kami akan melanjutkan, guru. Kami akan mempertahankan kebebasan yang anda ajarkan dengan sangat baik,” kata Macron kepada 400 tamu yang menghadiri upacara pemakaman.
Pernyataan Macron dan keputusan untuk memproyeksikan karikatur di gedung-gedung pemerintah di seluruh Prancis, menyebabkan keributan di beberapa negara Muslim. Berbagai protes terjadi, seperti di Bangladesh, Lebanon dan Malaysia. Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan menyebut komentar Macron memecah belah manusia. Pakistan dan Turki juga menyerukan aksi boikot terhadap produk Prancis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika