REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Koalisi para pemuka agama di Inggris menentang larangan pemerintah atas ibadah berjamaah. Mereka meyakini pelarangan ibadah berjamaah tak punya dasar ilmiah.
Para pemimpin komunitas Muslim, Kristen, Hindu, Yahudi, dan Sikh di Inggris telah menandatangani surat bersama. Isinya, menolak keputusan untuk menangguhkan ibadah berjamaah selama pandemi ini. Mereka menguraikan upaya dalam enam bulan terakhir untuk memastikan jamaah beribadah dengan aman sesuai pedoman penyakit virus Corona (Covid-19).
"Karena itu tidak ada pembenaran ilmiah untuk penangguhan ibadah umum secara besar-besaran," tulis isi surat keputusan bersama itu dilansir dari Arab News pada Kamis (6/11).
Para pemuka agama berkomitmen meningkatkan keperdulian kepada sesama dengan beribadah berjamaah. Mereka menunjukkan pentingnya iman di dalam komunitas selama masa-masa sulit seperti pandemi ini, terutama bagi mereka yang bergumul dengan masalah kesehatan mental selama periode lama terisolasi dari teman dan keluarga.
"Manfaat kesehatan dari menghadiri ibadah sudah diketahui dengan baik, dan beban kesehatan fisik dan psikologis akibat isolasi dan selama pandemi semakin dipahami dengan baik," lanjut surat itu.
Para pemuka agama menekankan kelanjutan ibadah berjamaah penting demi kesehatan mental. "Kami meminta pemerintah untuk mengakui dan mendukung ini dan memungkinkan kami untuk terus beribadah dengan aman," katanya.
Dewan Muslim Inggris (MCB) juga mendesak pemerintah mempertimbangkan kembali larangan ibadah berjamaah. Harun Khan selaku sekretaris jenderal MCB kecewa saat Perdana Menteri Inggris Boris Johnson tidak menyebutkan dampak pembatasan pada tempat ibadah. Hal ini membuat Muslim dan komunitas agama lainnya kurang bimbingan.
"Tidak jelas mengapa tempat ibadah dikelompokkan berdampingan dengan tempat umum lainnya dimana interaksi sosial dilakukan dengan sangat berbeda," tulis pernyataan MCB.
Pembatasan di Inggris dijadwalkan berlangsung hingga 2 Desember. Tetapi ada kemungkinan pembatasan dapat diperpanjang setelah tanggal tersebut jika tidak ada kemajuan penanganan Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika