REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Anggota parlemen kubu Tun Dr Mahathir Mohamad menolak pembatasan kehadiran dalam sidang anggota parlemen Malaysia yang hanya diperbolehkan 80 orang saja.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota parlemen Langkawi Tun Dr Mahathir Mohamad, anggota parlemen Jerlun Dato' Seri Mukhriz Mahathir, anggota parlemen Kubang Pasu Dato' Wira Amiruddin Hamzah dan anggota parlimen Sri Gading Datuk Shahruddin Salleh di Kuala Lumpur, Kamis.

"Kami bulat suara menolak keputusan membatasi hanya 80 orang anggota parlemen di dalam sidang parlemen menjelang pembentangan Belanjawan 2021 (RAPBN)," katanya.

Menurut mereka alasan yang diberikan adalah untuk membendung wabah Covid-19 dilihat tidak berdasar. "Ini bukan kali pertama parlemen bersidang sewaktu pandemik. Terdapat prosedur operasi standard (SOP) yang telah dilaksanakan di dalam dewan seperti pemasangan pembatas dan aturan kursi secara penjarakan sosial bagi sidang-sidang sebelum ini," katanya.

Selain itu persidangan secara digital juga bisa menjadi alternatif yang sesuai bagi memastikan persidangan dapat dijalankan dengan sempurna tanpa membatasi keterlibatan anggota-anggota parlemen dalam perbahasan. "Di waktu yang sama rakyat disuruh bekerja secara alternatif dan online, namun pemerintah sendiri mengambil jalan mudah dan ke belakang," katanya.

Mereka mengatakan keterlibatan penuh anggota parlemen dalam sesi Anggaran Perencanaan Belanja Negara 2021 adalah cukup penting bagi memastikan RAPBN dapat disesuaikan mengikuti keperluan rakyat tanpa ruang penyelewengan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika