REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp 1,1 triliun untuk pengadaan vaksin Covid-19 dan beberapa peralatan pendukungnya pada tahun ini. Di antaranya untuk mengimpor vaksin Sinovac yang baru tiba di Indonesia dari China pada Ahad (6/12) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan lebih rinci, pemerintah telah membelanjakan Rp 637,3 miliar untuk pengadaan tiga juta dosis vaksin dari Sinovac dan 100 ribu dosis dari Cansino. Anggaran ini merupakan bagian dari belanja Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Selain itu, Kemenkeu melalui APBN juga sudah mengeluarkan anggaran hingga Rp 277,45 miliar untuk membeli alat pendukung pengadaan vaksin dan proses vaksinasi di kemudian hari. "Sudah dibelanjakan mulai dari jarum suntik, alkohol swab dan safety box," tutur Sri dalam Konferensi Pers Kedatangan Vaksin Covid-19 secara virtual, Senin (7/12).
Pemerintah turut menyediakan vaksin refrigerator untuk menyimpan vaksin sebanyak 249 unit dan cold box serta alat pemantau suhu vaksin dengan jumlah yang sama. Vaccine carrier telah disediakan hingga 498 unit, bersama dengan Alat Pelindung Diri (APD). Total belanja dari alat pendukung ini mencapai Rp 190 miliar.
Sri menambahkan, kas negara sudah siap untuk memfasilitasi persiapan dan pelatihan Kemenkes dengan target tiga juta dosis vaksin untuk tahun ini. "Seluruh biaya operasionalnya telah menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan Kemenkes," kata Sri, tanpa menyebutkan anggarannya secara lebih detail.
Dana alokasi di Kemenkes juga siap dimanfaatkan untuk mendukung jejaring layanan vaksinasi yang dikombinasikan dengan anggaran transfer ke daerah. Sebab, operasi vaksinasi akan menyangkut seluruh jaringan kesehatan, termasuk lebih dari 10 ribu puskesmas, sekitar 2.800 rumah sakit dan 49 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang beserta wilayah kerjanya.
Seluruh jaringan layanan akan diikuti dengan pembangunan sistem informasi yang telah dibangun oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) bersama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. "Sistem ini akan tracing siapa saja yang sudah mendapatkan vaksinasi," ujar Sri.
Selain memastikan ketersediaan anggaran, kini pemerintah juga menyiapkan distribusi vaksin. Sri memastikan, sasaran vaksin akan dijalankan Kemenkes atas saran dari beberapa organisasi profesi seperti Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Saran itu termasuk menentukan kelompok masyarakat yang akan dibayarkan oleh pemerintah. "Siapa saja yang akan jadi target, yakni yang selama ini disebutkan, dalam rentang usia 18-59 tahun tanpa komorbid," kata Sri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika