REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG - Bali Democracy Forum untuk ke-13 kalinya akan diselenggarakan pada Kamis (10/12) di Nusa Dua, Bali. Penyelenggaraan BDF kali ini dilakukan dengan mematuhi kondisi terkini dan dengan protokol kesehatan yang dalam format hybrid yakni melalui pertemuan fisik dan virtual.
"Sampai hari ini, ada 25 delegasi yang mengonfirmasi akan hadir. Mereka adalah duta besar yang berkedudukan di Jakarta," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah kepada Republika di Bali, Rabu (9/12).
Delegasi lain dari beberapa perwakilan negara dan organisasi internasional yang bertempat di Jakarta turut hadir langsung di Bali dan ada yang turut hadir secara virtual. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus akan turut memberikan pernyataan secara virtual.
Faizasyah mengatakan tema besar BDF kali ini dikaitkan dengan Covid-19. Pandemi telah menimbulkan tantangan tersendiri bagi proses demokrasi, perkembangan ekonomi, sektor kesehatan, dan sektor lainnya.
Negara-negara di kawasan terutama Asia dan Pasifik akan berbagi informasi antara pelaksanaan demokrasi dan menyelesaikan tantangan yang muncul dari Covid-19. "Yang diutamakan adalah bagaimana merespons dari masing-masing negara dan bagaimana juga membangun ketahanan. Ini tentunya tidak mudah karena kita semuanya merasakan dampak Covid-19, seperti diberlakukan berbagai pembatasan untuk berkegiatan yang dari sisi tradisi demokrasi itu adalah mengurangi hak-hak dan kebebasan masyarakat," jelas Faizasyah.
Melalui BDF, negara-negara akan membagikan pengalaman terbaiknya dalam penanganan pandemi. Dari situ, perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat mendiskusikan langkah terbaik untuk memastikan demokrasi tetap efektif dalam mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat.
Menurut Faizasyah, diplomasi vaksin yang berkesinambungan dengan demokrasi kemungkinan besar akan dibahas. Sebab, demokrasi di masa pandemi salah satunya adalah dengan bekerja sama dalam hal vaksin.
Beberapa negara hingga kini sudah mulai menunjukkan upaya penanganan pandemi secara lebih maju soal vaksin. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan disampaikan.
"Salah satu dari ciri BDF adalah pembahasan yang sangat terbuka dan semua peserta diberi kebebasan untuk menyampaikan pandangan masing-masing. Jadi saya tidak bisa memprediksi pada saat sekarang apa yang akan mereka sampaikan, tapi pembicaraan vaksin terbuka," ujarnya.
Dirjen WHO akan memberikan pemahaman dalam kerangka multilateral mengatasi permasalahan vaksin. Itu juga termasuk mekanisme berbagi pengalaman sebelum vaksinasi dilakukan.
Agenda BDF pun dipadatkan menjadi satu hari pelaksanaan. Agenda meliputi sesi pembukaan, Ministerial Panel yang akan menghadirkan panelis setingkat Menteri Luar Negeri, High Level Panel dengan panelis setingkat Duta Besar, dan Cross Panel Plenary.
BDF ke-13 berjalan dengan protokol kesehatan. Setiap delegasi maupun peserta yang hadir wajib melakukan tes antigen dan PCR Covid-19.
Pelaksanaan BDF juga bertepatan sehari setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia. Faizasyah mengatakan pesan demokrasi dari BDF terkait Pilkada bahwa demokrasi harus tetap berjalan. Namun realitas pandemi Covid-19 harus juga menjadikan satu kondisi yang disikapi dengan bijak.
"Bagaimana memadukan antara penanganan Covid-19, menjaga kepastian protokol kesehatan, dan juga pelaksanaan hak-hak berdemokrasi masyarakat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika