REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyarankan, agar industri perhotelan di kawasan Puncak, Bogor, dapat menyediakan bus bagi pengunjung yang menginap. Dengan demikian, kemacetan yang sering terjadi, terutama saat libur panjang dapat diminimalisasi.
"Kita menyarankan hotel-hotel itu juga memiliki bus agar pengunjung tidak menggunakan mobil," kata Menhub Budi Karya saat membuka Webinar bertajuk "Puncak Mengapa Diminati Meski Macet Menanti" secara virtual, Selasa (29/12).
Budi menjelaskan, bahwa "demand" masyarakat berlibur ke Puncak di akhir pekan dan setiap libur panjang sangat tinggi. Di sisi lain, upaya mengatasi kemacetan di kawasan tersebuut masih bersifat jangka pendek, yakni melakukan buka-tutup dan memberlakukan satu arah.
Sejak 1970, Puncak telah menjadi kawasan yang diminati masyarakat dan semakin banyak hotel, serta tempat makan serta udara sejuk sehingga makin digemari pada saat akhir pekan.
Kunjungan wisatawan di Puncak pun saat ini bukan saja didominasi warga dari Jakarta tapi juga mancanegara sudah menjadi destinasi wisata.
"Demand ini bertambah banyak dan tentu dampak yang sering terjadi adalah kemacetan di setiap akhir pekan dan libur panjang. Permasalahan di Puncak ibarat gunung es. Banyak permasalahan yang harus kita tuntaskan," kata Budi Karya.
Oleh karena itu, Budi menilai solusi kemacetan yang terjadi di kawasan Puncak harus diselesaikan secara lebih komprehensif, salah satunya dengan menyediakan transportasi yang mudah dijangkau.
Dengan begitu, para pengunjung yang hendak berlibur dapat memanfaatkan transportasi umum, dan mengurangi penggunakan kendaraan pribadi menuju Puncak.
Kementerian Perhubungan juga akan memberikan subsidi sehingga masyarakat lokal yang biasanya mengandalkan angkutan kota (angkot) sebagai usahanya, dapat bergabung di koperasi untuk bisa memiliki bus.
"Masyarakat yang tadinya memakai angkot, bisa bergabung dengan koperasi dan memiliki bus yang lebih besar. Selain harganya bisa murah, juga bisa dibuat bus yang mewah," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika