Kamis 14 Jan 2021 17:20 WIB

Emil Usul Pendistribusian Vaksin Diserahkan ke Provinsi

Ridwan Kamil, meminta permasalahan input data kasus segera dibenahi.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Gita Amanda
Vokalis band Noah Ariel (ketiga kiri) didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) dan Wakil Wali Kota Bandung (kedua kiri) berpose usai disuntik vaksin Covid-19 Sinovac di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA), Jalan Raya Kopo, Kota Bandung, Kamis (14/1). Vokalis band Noah Ariel dan Penulis buku sekaligus youtuber Risa Saraswati menjadi perwakilan key opinion leader kesehatan daerah untuk disuntik vaksin Covid-19 Sinovac. Foto: Abdan Syakura/Republika
Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Vokalis band Noah Ariel (ketiga kiri) didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) dan Wakil Wali Kota Bandung (kedua kiri) berpose usai disuntik vaksin Covid-19 Sinovac di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA), Jalan Raya Kopo, Kota Bandung, Kamis (14/1). Vokalis band Noah Ariel dan Penulis buku sekaligus youtuber Risa Saraswati menjadi perwakilan key opinion leader kesehatan daerah untuk disuntik vaksin Covid-19 Sinovac. Foto: Abdan Syakura/Republika

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, meminta Kementerian Kesehatan menyerahkan distribusi vaksin Covid-19 kepada pemerintah provinsi. Selain itu, Ridwan Kamil, meminta permasalahan input data kasus segera dibenahi.

“Tadi malam saya sudah telpon pak Menkes, Budi Gunadi menyampaikan (usulan distribusi vaksin diserahkan pada pemerintah provinsi) dan beliau secara prinsip menyetujui selama ada koordinasi,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil usai meninjau vaksinasi di RSHS, Kota Bandung, Kamis (14/1).

Baca Juga

Emil pun meminta data informasi penerima vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat diberikan secara detil kepada pemerintah daerah. Tujuannya, jika ada orang yang terdaftar namun tidak datang saat vaksinasi, maka akan memudahkan pencarian dan pelacakannya.

Menurut Emil,  jika manajemen di tingkat daerah bisa berjalan baik, maka akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan secara nasional. “Jangan nanti viral-viral sesuatu karena miskordinasi data,” katanya.

“Kemenkes (menyampaikan) untuk tahap satu (distirbusi vaksin dan vaksinasi) ini ingin memastikan dulu berlangsung lancar atau kurangnya seperti apa. Itu sebabnya di tahap satu penerima vaksin ditentukan oleh pemerintah pusat,” imbuhnya.

Untuk distribusi vaksin tahap II, kata dia, Kemenkes ia sebut sudah menyetujui keinginan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, ia akan menentukan proporsi berapa di daerah sesuai tingkat kedaruratan.

“Karena kami lebih mengetahui lapangan sehingga proses vaksnasi berjalan proposional. Dua alasan itu disetujui dan dipahami. Alasan pak menteri tidak semua daerah punya kesiapan seperti di Jabar. kebijakan itu berdasarkan permohonan. Jabar meminta itu karena kami siap,” paparnya.

Emil pun menyinggung masalah input data kasus yang menjadi sumber informasi publik. Menurutnya, ada 10 ribu hasil laboratorium mengenai Covid-19 yang masih belum diumumkan.

“Saya tidak mengerti apakah 10 ribu akan dicicil atau bagaimana dibikin heboh saya tidak paham. Tapi kenaikan itu dipengaruhi antrean data dari lalu-lalu yang tidak real time dan saya akui itu masih ada saya sampaikan keluhan itu,” katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement