REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene mengatakan, ia mempertimbangkan untuk mendukung program mandiri vaksin Covid-19. Apabila memang kebijakan vaksinasi gratis pemerintah terhambat sejumlah masalah. "Jika nanti di kemudian hari hasil evaluasi prosesnya lambat, maka tidak menutup kemungkinan kami akan membahas skenario vaksin mandiri," ujar Felly kepada wartawan, Jumat (22/1).

Apabila kebijakan vaksin mandiri dilakukan, ia berharap hal tersebut bersifat satu pintu dan dikoordinasikan oleh pemerintah. Khususnya kepada Kementerian Kesehatan. "Dalam hal ini leading sectornya adalah Kementerian Kesehatan, karena sekali lagi semangatnya adalah bagaimana secepatnya herd immunity terbentuk," ujar Felly.

Namun untuk saat ini, Komisi IX dan pemerintah sepakat dengan adanya kebijakan vaksin Covid-19 gratis untuk masyarakat. Pasalnya, itu merupakan tanggung jawab negara yang sudah diamanatkan undang-undang. "Dengan tujuan bagaimana secepatnya terbentuk herd immunity tentu syaratnya adalah jumlah populasi yang divaksin," ujar Felly.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan kembali program vaksin Covid-19 secara mandiri alias berbayar. Hal ini menurutnya bisa diterapkan untuk mempercepat program vaksinasi ke seluruh masyarakat di Indonesia.

Jokowi mengatakan, opsi vaksin mandiri alias berbayar ini bisa saja diterapkan seperti rencana awal vaksinasi Covid-19. Menurutnya, vaksin mandiri ini akan membantu pemerintah untuk mempercepat terbentuknya herd immunity di masyarakat guna mencegah penularan pandemi yang lebih luas lagi. “Kita memang perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya. Apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri. Kenapa tidak?” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika