REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Johannes Tuba Helan menilai, larangan eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mengikuti kontestasi pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) sesuatu hal yang berlebihan.

"Menurut saya dari segi negara hukum dan demokrasi kita larangan terhadap eks anggota HTI ikut mencalonkan diri dalam pemilihan itu berlebihan karena ini seperti menghukum mereka berulang-ulang," kata Johanes di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (27/1).

Pendapat itu disampaikan menanggapi adanya klausul dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu terkait eks anggota HTI dilarang ikut dalam kontestasi pesta demokrasi. Dosen Fakultas Hukum Undana itu mengatakan, orang yang sebelumnya bergabung dengan HTI bisa saja tidak merasa organisasi tersebut berbahaya, karena semula ada izin pendiriannya.

Dengan demikian, sambung dia, ketika HTI dibubarkan dan ada eks anggota yang memilih untuk ikut bertarung dalam kontestasi pemilihan, tidak perlu dilarang. Menurut Johanes, eks anggota HTI saat ini mungkin saja juga sudah berubah menjadi orang yang baik dan taat terhadap konsensus berbangsa dan bernegara.