REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan pemerintah secara serius mencari cara agar masalah impor bahan bakar minyak bisa ditekan.

Arifin mengatakan salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk menekan impor BBM dengan implementasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) yang masuk dalam grand strategi energi nasional.

“KBLBB didorong untuk mengurangi ketergantungan impor BBM, yang akan berdampak positif pada neraca perdagangan Indonesia,” kata Arifin, Jumat (29/1).

Arifin menuturkan, dalam draft grand strategi nasional tersebut, salah satu upaya menghentikan impor BBM dilakukan dengan mendorong program kendaraan listrik sebanyak 2 juta unit mobil dan 13 juta unit motor pada 2030.

Dia mengatakan, upaya tersebut diharapkan dapat menggantikan konsumsi BBM sekitar 77 ribu barel per hari, sehingga menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 7,23 juta ton CO2e. “Pada akhirnya, program kendaraan listrik akan berjalan maksimal dengan didukung oleh pengembangan EBT sebagai energi primer untuk pembangkit listrik,” ungkapnya.

Di samping itu, untuk mengurangi emisi dan impor BBM di sektor transportasi, pemerintah menerapkan kebijakan mandatori biodiesel. Pada 2016, mandatori biodiesel 20 persen atau B20 diklaim telah berjalan baik.

Untuk itu, mulai awal 2020 ditingkatkan menjadi B30 yang berlangsung hingga saat ini. Untuk peningkatan ke tahap selanjutnya, Arifin mengatakan bahwa pada saat ini masih dilakukan uji coba oleh Lemigas sebagai institusi litbang ESDM.

Pada tahun 2020, realisasi pemanfaatan biodiesel mencapai 8,46 juta kl dan telah menghemat devisa sekitar Rp 38,31 triliun. Selanjutnya, pada tahun 2021, pemanfaatan biodiesel akan meningkat menjadi 9,2 juta kl. “Pada 2030 pemanfaatan biodiesel diperkirakan akan mengurangi emisi GRK sekitar 42,4 juta ton CO2,” jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika