Ahad 31 Jan 2021 15:11 WIB

Kemenkes Belum Keluarkan Izin Soal Vaksinasi Mobile

Vaksinasi dari rumah ke rumah mempunya risiko lebih besar

Rep: arie lukihardianti/ Red: Hiru Muhammad
Seorang tenaga kesehatan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum disuntikkan vaksin COVID-19 di Poltekkes Kementerian Kesehatan, Bandung, Jawa Barat, Ahad (31/1/2021). Sebanyak 3.300 tenaga kesehatan di Provinsi Jawa Barat mengikuti vaksinasi COVID-19 secara massal yang tersebar di 24 titik guna mempercepat vaksinasi untuk tenaga kesehatan di Jawa Barat.
Foto: Antara/Raisan Al Farisi
Seorang tenaga kesehatan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum disuntikkan vaksin COVID-19 di Poltekkes Kementerian Kesehatan, Bandung, Jawa Barat, Ahad (31/1/2021). Sebanyak 3.300 tenaga kesehatan di Provinsi Jawa Barat mengikuti vaksinasi COVID-19 secara massal yang tersebar di 24 titik guna mempercepat vaksinasi untuk tenaga kesehatan di Jawa Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana melakukan vaksinasi secara mobile ke pelosok daerah menggunakan minibus (mobil). Usul itu, dicetuskan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, karena dinilai penggunaan mobil tersebut bisa menjangkau masyarakat yang kesulitan akses ketika harus mendatangi Puskesmas untuk ikut vaksinasi.

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu memberikan tanggapan terkait usulan tersebut. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum memberi izin rekomedasi tersebut. Sebab, vaksinasi dari rumah ke rumah mempunya risiko lebih besar serta pemenuhan fasilitas lebih banyak ketimbang dilakukan di Puskesmas.

"Mobile itu bagus tapi ada risiko. Harus ada perlengkapan peralatan, ambulance, alat KIT karena takutnya ada alergi. Semua itu harus disiapkan. Jadi kalau door to door ini agak khawatir," ujar Maxi dalam konferensi pers usai meninjau vaksinasi massal di Poltekkes, Bandung, akhir pekan ini.

Maxi mengatakan, bahwa usulan untuk melakukan vaksinasi dari rumah ke rumah bisa dijalankan. Namun biaya yang harus dikeluarkan jelas tidak sedikit. Selain itu, kata dia, sumber daya manusia dalam hal ini vaksinator pun akan lebih banyak. "Tapi untuk ke publik hal ini mungkin boleh ke depannya," katanya.

Maxi menjelaskan, langkah yang coba dilakukan Kemenkes untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 adalah melakukannya secara massal, seperti yang dijalankan untuk nakes di Jawa Barat. 

Saat ini, kata dia, vaksinasi massal mulai berlaku Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Jakarta.

Sementara menurut, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja, jumlah masyarakat di Jabar yang diprediksi wajib mendapat vaksin sekitar 33,5 juta. Mereka tidak hanya ada di perkotaan tapi juga di pelosok daerah. 

Untuk mempercepat pemberian vaksin secara merata maka Pemprov Jabar menginisiasi agar ada vaksinasi rumah ke rumah."Jadi istilahnya kita jemput bola. Ini yang coba kita usulkan dan kami masih menunggu responnya," kata Setiawan.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya ingin berinovasi dalam pemberian vaksin kepada masyarakat. Seharusnya vaksinasi COVID-19 dilakukan di Puskesmas. Namun, karena jumlah Puskesmas di pedesaan sangat terbatas, Pemprov Jabar berencana menggunakan mobil keliling masuk ke pedesaan.

Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai melakukan rapat terbatas Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Barat. "KIta akan mengajukan situasi ini ke Kementerian Kesehatan karena Jabar di pelosok masih banyak yang tidak memadai puskesmasnya," ujar Emil yang akrab disapa Emil belum lama ini.

Emil mengatakan, jumlah Puskemas di Jabar hanya ada sekitar 1.000. Untuk Puskemas di pelosok lima desa hanya dilayani oleh satu layanan. Akibatnya vaksinasi di Puskesmas tersebut tidak akan memadai, tidak ideal. "Makanya nanti kita akan mendatangi rumah masyarakat menggunakan mobil, dijadikan mobil vaksin," kata Emil.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement