REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Organisasi Islam UIN Syarif Hidayatullah, Prof Sukron Kamil menilai, ada dua hal yang dapat dilihat dari roadshow Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang sowan ke sejumlah organisasi masyarakat (ormas) berbasis Islam. Pertama, kerangka politik modern kemudian kerangka secara politik di Indonesia. Sikap Listyo juga sebagai representasi kebijakan politik Islam Presiden Joko Widodo.

"Pertama kalau dilihat dari sisi politik modern, saya kira kunjungan itu memang positif karena secara umum kalau dilihat dari perspektif civil society ormas Islam itu menjadi CSO atau civil society organization," ujar Syukro Kamil saat dihubungi, Ahad (31/1).

Menurut Sukron, dalam teori politik modern, negara itu tidak cukup menjalankan tugasnya hanya dengan kerja sama antarlembaga negara baik eksekutif dengan legislatif maupun dengan yudikatif tapi juga dengan civil society. Tentunya yang memiliki ciri kemandirian dan mampu melakukan kritik terhadap pemerintah jika pemerintah itu melenceng.

Tentu saja, lanjut Sukron, keharusan sebagai abdi bangsa, tetapi di sisi lain pada program-program di mana dua lembaga itu memiliki sisi persamaan dan harus bekerja sama dengan negara. Di sinilah, kata Sukron, Listyo menerapkan sisi tersebut sebagai program presisi-nya. Jenderal bintang empat itu dinilai ingin merangkul ormas-ormas Islam di dalam melaksanakan beberapa program kerjanya. Karena menurutnya, sejak dulu ulama telah menjadi pemimpin alamiah dari masyarakat.