REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mendesak militer Myanmar membebaskan para pemimpin sipil yang telah mereka tangkap. Dia menyebut kudeta telah merusak proses demokrasi di Myanmar.

"Penangkapan ini, bersama dengan pengalihan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif kepada tentara, secara tidak dapat diterima merusak proses demokrasi yang dimulai sekitar satu dekade lalu," kata Le Drian pada Senin (1/2), dikutip laman Anadolu Agency.

Prancis menyerukan agar hasil pemilu Myanmar yang digelar pada 8 November tahun lalu dihormati dan diterapkan. Menurut Le Drian hal itu mencerminkan keinginan demokrasi dan kebebasan dari rakyat Myanmar.

"Prancis akan terus memberikan dukungannya kepada semua orang yang bekerja untuk demokrasi yang lebih besar, perdamaian abadi dan pembangunan ekonomi yang tidak mendiskriminasi dan menguntungkan semua orang," kata Le Drian.

Pada Senin lalu, militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sipil di negara tersebut. Mereka menangkap Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa tokoh senior dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Ikuti Whatsapp Channel Republika