REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/2) siang. Lawatan perdana Muhyiddin kali ini dilakukan sejak dirinya menjabat PM Malaysia mulai Maret 2020 lalu.

Salah satu isu yang dibahas oleh kedua pemimpin negara adalah perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Dalam pernyataan bersama usai melakukan pertemuan bilateral, Jokowi menekankan pentingnya penyelesaian kesepakatan dua negara tentang penempatan PMI dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia. 

"Dua negara juga perlu membangun one channel system agar masalah penempatan tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih baik untuk mencegah terjadinya para pekerja menjadi korban perdagangan manusia," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (5/2). 

Merespons pernyataan Jokowi, PM Malaysia Muhyuddin juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Indonesia yang selama ini koordinatif dalam pemulangan pekerja migran ilegal dari Indonesia. Ia pun melayangkan permohonan kepada Presiden Jokowi pemerintah Indonesia mendukung Program Rekalibrasi Pulang (PRP) dan Program Rekalibrasi Tenaga Kerja (PRTK) yang masih berlangsung sampai 30 Juni 2021 mendatang. 

Kedua program tersebut adalah upaya pemutihan terhadap pelanggaran izin tinggal yang dilakukan PMI. Melalui PRP, maka pekerja migran yang menyalahi izin tinggal bisa segera pulang kembali ke Indonesia. Sementara dengan PRTK, maka pekerja migran bisa dipekerjakan kembali dengan izin yang sah. 

'Saya juga meminta kerja sama dari Bapak Presiden (Jokowi) untuk meningkatkan usaha dalam memastikan WNI yang ingin datang bekerja ke Malaysia, masuk wilayah Malaysia melalui saluran yang sah," ujar Muhyiddin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika