REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Otoritas di Mesir membuka perlintasan Rafah yang berbatasan dengan Jalur Gaza sampai batas waktu yang belum ditentukan, kata dua narasumber dari Mesir dan Palestina. Kebijakan baru itu diyakini sebagai bentuk dukungan dari Mesir untuk Palestina, setelah dua faksi utamanya, Fatah dan Hamas, bertemu di Kairo, Senin (8/2).
Fatah, yang mengendalikan Tepi Barat, dan Hamas, yang mengendalikan Jalur Gaza, bertemu di Kairo dalam perundingan yang difasilitasi oleh Mesir. Fatah merupakan kelompok yang mendukung Presiden Mahmoud Abbas, sementara Hamas merupakan barisan oposisi pemerintah.
Pertemuan itu digelar demi mengatasi berbagai perbedaan sikap antara Hamas dan Fatah jelang pemilihan umum di Palestina tahun ini. Faksi Fatah, yang mendukung Abbas, masih membuka diri terhadap negosiasi, sementara Hamas menolak keras adanya perundingan dengan Israel.
Jalur Gaza, daerah seluas 365 kilometer persegi, yang dikendalikan oleh Hamas, merupakan rumah bagi dua juta warga Palestina. Namun, adanya blokade yang dipasang oleh Israel mengelilingi Gaza telah membatasi pergerakan orang dan barang selama bertahun-tahun di daerah tersebut.
Mesir telah membuka perlintasan Rafah selama beberapa hari agar orang-orang yang terjebak di daerah itu dapat melanjutkan perjalanannya. "Rafah akan tetap dibuka "sampai pengumuman lebih lanjut," kata salah satu narasumber yang ditemui di titik pemeriksaan dan seorang petugas keamanan Mesir.
Kedutaan Besar Palestina di Kairo mengatakan Mesir memutuskan membuka kembali perlintasan itu karena "adanya perundingan yang intensif antara pemimpin Palestina dan Mesir untuk memfasilitasi perjalanan warga Palestina dari dan ke Jalur Gaza".
Beberapa narasumber dari Palestina yang mengikuti perundingan di Kairo mengatakan mereka mendapat informasi dari beberapa intelijen Mesir bahwa pembukaan Rafah bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif seiring dengan berlangsungnya pertemuan tersebut.
Mesir telah berusaha menyatukan dua faksi utama Palestina itu selama 14 tahun. Namun, rangkaian perundingan yang dilakukan tidak juga menyatukan perbedaan prinsip antara Fatah dan Hamas.
Fatah masih melihat adanya peluang berdamai dengan Israel, sementara Hamas menolak mengakui Israel dan mengusulkan adanya perlawanan senjata. Namun, jika dua faksi itu sepakat akan menggelar pemilihan umum di Gaza dan Tepi Barat, maka harapan adanya satu pemerintahan di dua wilayah itu mungkin terwujud.
Pertemuan antara dua kelompok itu dijadwalkan berakhir pada Selasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika